Pemprov Kaltim raih penilaian WTP sepuluh tahun berturut-turut

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penggunaan keuangan daerah tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sepuluh tahun berturut-turut.

"Alhamdulillah, ini yang ke-10 kali berturut-turut. Artinya, memenuhi apa yang diinginkan oleh BPK walaupun masih ada catatan. Catatan itu pasti ada, hanya saja tidak signifikan untuk Opini WTP," kata Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi usai Rapat Paripurna Ke-17 DPRD Provinsi Kaltim Masa Sidang 2023 di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin.

Hadi menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) pada Pemerintah Provinsi Kaltim yang diserahkan Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang.

"Mudah-mudahan laporan ini bisa menjadi contoh yang baik bagi pemerintah kabupaten/kota, juga bagi provinsi lain. Setahu saya ini termasuk yang langka," kata Hadi.

Di tempat yang sama, Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang berpesan untuk jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim meski sudah mencapai opini WTP, namun tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim.

Adapun jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti jajaran Pemprov Kaltim sebanyak 43 rekomendasi.

"Rekomendasi yang diberikan oleh BPK segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara," katanya.

Ia juga berharap, Pemprov Kaltim dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran karena menurutnya pencapaian Opini WTP menjadi kurang sempurna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Kaltim Agus Priyono dan para pejabat struktural BPK Kaltim serta Tim Pemeriksa LKPD Provinsi.*