Sulbar siapkan anggaran tunjangan kinerja PNS rp65 miliar

...tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan yang telah diberlakukan mulai Januari 2013."

Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyiapkan anggaran Rp65 miliar untuk pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil lingkup pemerintah provinsi.

"Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan yang telah diberlakukan mulai Januari 2013," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Ansar Nur Hasanuddin di Mamuju, Kamis

Menurut dia, pemberian tunjangan kinerja PNS tersebut tentu tidak merata sebab akan disesuaikan pada kelas jabatan (grade) dari masing-masing pegawai.

"Pemberian tunjangan kinerja PNS ini jelas tidak merata. Kisarannya mulai angka Rp1,5 juta dan Rp2 juta dan lain-lain. Artinya, pemberian itu juga ada batas maksimal," katanya.

Ia menyampaikan, setelah diberlakukan pemberian tunjangan kinerja PNS maka ada beberapa item pembiayaan bagi PNS akan dihapus.

Beberapa item pembiayaan yang dihapus ini, kata dia, di antaranya pembayaran uang makan harian, biaya lembur dan biaya honor lainnya.

Ansar menyampaikan, pemberlakuan pembayaran tunjangan kinerja ini telah berdampak positif terhadap PNS.

"Kinerja PNS lingkup Pemprov Sulbar memperlihatkan tanda-tanda adanya perbaikan. Ini juga dampak adanya kebijakan pemberian tunjangan kinerja bagi aparatur PNS," ungkap dia.

Dia menuturkan, tingkat disiplin PNS sebelum pemberlakuan tunjangan kinerja sangatlah buruk dan bahkan terkadang ada pegawai yang malas berkantor.

"Alhamdulillah, setelah kita lakukan evaluasi ternyata tingkat disiplin PNS berangsur-angsur mulai membaik," kata dia.

Namun demikian kata dia, tingkat disiplin masuk kerja oleh PNS lingkup Sulbar hingga saat ini belum ditunjang dengan kapsitas sumber daya manusia yang berkualitas.

"Peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu program yang dicanangkan gubernur dan wakil gubernur melalui Panca Karya Pembangunan. Makanya, tahun ini kita telah membentuk Badan Diklat Daerah," katanya.

Karena itu, kata Ansar, keberadaan Badan Diklat Daerah ini diharapkan menjadi pilot proyek bagi SKPD lainnya untuk meningkatkan kapasitas aparatur di provinsi terbungsu ini.

"Saya rasa pejabat yang mengisi Badan Diklat Daerah ini merupakan manusia pilihan yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik. Kita harapkan, aparatur yang mengisi jabatan pada Badan Diklat Daerah menjadi panutan bagi aparatur SKPD lainnya," ungkap Ansar. (ACO/Z002)