Polstat: Elektabilitas Prabowo melesat berkat migrasi pendukung Jokowi

Sentimen positif terhadap Prabowo kian menguat, sementara sentimen negatifnya terus menurun dari waktu ke waktu.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga survei Political Statistics (Polstat) Indonesia menyebut elektabilitas Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden makin melesat berkat besarnya arus migrasi simpatisan Joko Widodo.

Polstat merilis hasil survei terbaru mereka pada tanggal 1—10 Mei 2023 yang diterima di Jakarta, Sabtu, yang menempatkan Prabowo dengan elektabilitas tertinggi dalam simulasi capres 10 nama maupun tiga nama.

"Ketika responden diajukan pertanyaan tertutup siapakah yang akan dipilih dari 10 nama tokoh yang ditawarkan Polstat Indonesia, sebanyak 33,5 persen memilih Prabowo Subianto," demikian pemaparan peneliti senior Polstat Apna Pernama.

Gubernur Jawa Tengah yang sudah diusung sebagai bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, bersaing ketat dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam simulasi 10 nama hasil survei Polstat. Ganjar memperoleh tingkat elektabilitas 19,6 persen dan Anies 19,4 persen responden.

Nama-nama lain yang ada dalam simulasi 10 nama bakal capres adalah Ridwan Kamil dengan elektabilitas 5,4 persen, Agus Harimurty Yudhoyono (3,6 persen), Erick Thohir (3,2 persen), Sandiaga Uno (2,8 persen), Puan Maharani (2,4 persen), Airlangga Hartarto (2,2 persen), dan Muhaimin Iskandar (1,9 persen), sementara 6,2 responden menyatakan belum memutuskan.

Elektabilitas Prabowo juga memimpin dalam simulasi capres tiga nama hasil survei Polstat. Menteri Pertahanan RI itu meraup dukungan 39,2 persen responden, sedangkan Ganjar 27,1 persen dan Anies 26,9 persen.

Dalam simulasi terbuka hasil survei Polstat, Prabowo juga memimpin top of mind sebagai tokoh yang paling layak menggantikan Presiden RI Joko Widodo dengan dukungan 25,2 persen responden, diikuti Ganjar 13,6 persen, dan Anies Baswedan 12,8 persen.

Peneliti senior Polstat Apna Permana memaparkan bahwa penguatan elektabilitas Prabowo terus menguat karena dalam 3 bulan terakhir terjadi migrasi dukungan yang cukup signifikan dari sukarelawan dan simpatisan Jokowi di akar rumput.

Selain itu, setidaknya ada empat faktor lain yang diyakini Polstat memperkuat elektabilitas Prabowo, yakni pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan sejumlah tokoh nasional.

Selanjutnya kesadaran publik bahwa Indonesia harus dipimpin negarawan kuat, berani, visioner, serta teruji kepemimpinannya untuk melanjutkan kerja besar Jokowi.

Prabowo juga dinilai publik sebagai sosok negarawan yang mengutamakan persatuan bangsa dan kepentingan nasional, ditambah lagi kecenderungan menghindari konflik dengan para kompetitor.

"Berdasarkan analisis media monitoring terlihat bahwa sentimen positif terhadap Prabowo kian menguat, sementara sentimen negatifnya terus menurun dari waktu ke waktu. Ini menegaskan bahwa Prabowo makin diterima oleh publik luas," kata Apna Permana.

Survei Polstat dilakukan pada tanggal 1—10 Mei 2023 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di seluruh Indonesia yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multistage random sampling.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih berpedoman kuesioner terhadap responden yang berkomposisi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan, serta 60 persen menetap di perdesaan dan 40 persen lainnya bermukim di perkotaan.

Hasil survei memiliki margin error sekitar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, serta dilengkapi teknik analisis pemantauan media untuk mengukur sentimen publik terhadap para bakal capres dan partai politik.

Seturut tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh KPU, pencalonan presiden dan wakil presiden dijadwalkan mula 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 harus memiliki dukungan parpol/gabungan parpol yang sedikitnya memperoleh 115 kursi di DPR RI atau parpol/gabungan parpol Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah sekurang-kurangnya 34.992.703 suara.