IGTI dorong akses pengembangan karir setara-Inklusif guru disabilitas

Guru disabilitas perlu mendapatkan kesempatan yang sama dengan guru lain dalam hal pelatihan dan sertifikasi untuk pengembangan karir dan profesionalitas, demi tercapainya pendidikan yang inklusi

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Guru Tunanetra Indonesia (IGTI) mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk akses pengembangan karir yang setara dan inklusif bagi guru disabilitas, kata akademisi Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat.

“Guru disabilitas perlu mendapatkan kesempatan yang sama dengan guru lain dalam hal pelatihan dan sertifikasi untuk pengembangan karir dan profesionalitas, demi tercapainya pendidikan yang inklusif,” kata dosen Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan (PLB FIP) Universitas Negeri Padang Antoni Tsaputra pada diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Sabtu.

Webinar dengan tema “Peluang Pengembangan Profesionalitas dan Pengembangan Jenjang Karir bagi Guru dengan Hambatan Penglihatan di Era Merdeka Belajar” digelar oleh IGTI dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap 2 Mei.

Ia menyatakan angka kelulusan anak dengan penyandang disabilitas di tingkat Sekolah Dasar (SD) saja masih sangat rendah, yakni 56 persen, untuk itu peran guru menjadi penting dalam membimbing, mengajar, dan memberdayakan peserta didik dengan disabilitas.

Untuk itu, menurut dia, perlu ada insentif, tunjangan khusus, juga akses dan fasilitas yang memadai kepada guru disabilitas dalam rangka meningkatkan kompetensi.

“Hidup dengan disabilitas itu mahal, misalnya insentif yang diberikan pada guru non-disabilitas sama dengan yang diberikan kepada guru yang normal, belum tentu cukup, karena di Indonesia ini belum ada sarana transportasi yang aksesibel, belum lagi yang membutuhkan pendamping,” katanya.

Dalam hal peningkatan kapasitas dan pengembangan profesionalitas guru, dosen yang berhasil menyelesaikan pendidikan doktoral di University of New South Wales, Australia ini mengatakan bahwa terlepas dari pemajuan kerangka hukum yang menjamin hak-hak disabilitas terkait akses pendidikan yang setara, implementasi di lapangan masih belum sesuai dengan diharapkan.

“Langkah-langkah penting yang mesti dilakukan adalah advokasi kebijakan yang mendukung tenaga pendidik disabilitas, fasilitas dan aksesibilitas yang sesuai, dan yang paling penting adalah dukungan finansial dan teknis,” katanya.

Dia menyampaikan, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, harus ada keterlibatan disabilitas di dalamnya, termasuk dalam program pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru yang inklusif..

Selain itu, perlu ada regulasi yang mendukung dalam pengembangan profesi dan karir guru dengan disabilitas, dukungan teknologi yang memadai, serta program sertifikasi yang perlu mengadopsi metode pendidikan yang inklusif, demikian Antoni Tsaputra .

Baca juga: Kemendikbud menambah guru PAI di SLB agar siswa bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas

Baca juga: Guru difabel di Sumenep mendapatkan bantuan ACT-MRI

Baca juga: Pemkab Banyuwangi melatih puluhan guru sekolah inklusi

Baca juga: Kemampuan guru SLB Sulbar dalam melayani anak difabel ditingkatkan