Waka MPR serukan parpol kedepankan budaya berpikir kritis

Partai politik harus mampu mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis keilmuan dalam proses pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan partai politik (parpol) agar mampu mengedepankan budaya berpikir kritis guna mewujudkan tujuan pembangunan yang melibatkan dialektika antar-institusi, termasuk pemerintah daerah.

"Partai politik harus mampu mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis keilmuan dalam proses pembangunan," kata politisi yang akrab disapa Rerie itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Waka MPR menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan bimbingan teknis bertema "Sinergitas Partai Politik dalam Pembangunan Daerah" di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (19/5) malam.

Rerie menjelaskan bahwa pandangan mengenai konsep parpol selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Pada 1770, misalnya, filsuf sekaligus ekonom asal Irlandia, Edmund Burke, merumuskan bahwa parpol adalah sebuah kelompok beranggotakan laki-laki maupun perempuan yang bersatu atas dasar kesamaan gagasan politik demi memajukan kepentingan nasional.

Kelompok tersebut, lanjut Rerie, memiliki nilai, minat, dan latar belakang pemikiran searah yang mengakomodasi perbedaan dan persamaan untuk berjalan bersama menuju satu tujuan.

Rerie menjelaskan, pada awal abad ke-20, memasuki abad modern, konsep partai politik bergeser menjadi sebuah organisasi elite dengan seperangkat sistem politik yang kompleks.

Padahal, menurut Rerie, dalam konteks pembangunan daerah, parpol juga harus mengakomodasi kepentingan nasional yang direalisasikan bukan hanya dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga sumber daya manusia.

"Sehingga partai politik harus mampu menjadi institusi pengasah nalar politik melalui pembelajaran berbasis visi dan ideologi, mengedepankan budaya berpikir kritis, dan menyajikan kebaruan berbasis pengetahuan ilmiah," tuturnya.

Rerie menambahkan parpol juga harus menjadi wadah kesadaran sosial akan kepentingan nasional dengan mengedepankan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan atas sebuah negara.