Jawa Timur menjadi provinsi dengan peserta lolos terbanyak, yakni 59 orang. Diikuti Provinsi Bali dengan 45 orang dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 27 orang

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengumumkan sebanyak 300 kepala desa (kades) dan lurah dari berbagai provinsi di Indonesia berhasil lolos seleksi audisi Paralegal Justice Award 2023.

Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, menjelaskan dari total 765 orang yang mendaftar, sebanyak 565 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mereka kemudian disaring kembali di tahap seleksi audisi.

“Dari 565 peserta yang lulus seleksi administrasi tadi, akhirnya diumumkan sebanyak 300 peserta yang berhasil melewati tahap seleksi audisi. Hasil pengumuman seleksinya dapat dilihat di situs bphn.go.id,” kata Widodo.

Peserta yang berhasil lolos seleksi audisi tersebut, kata Widodo, terdiri atas 207 kepala desa dan 93 lurah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan peserta lolos terbanyak, yakni 59 orang. Diikuti Provinsi Bali dengan 45 orang dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 27 orang.

Dalam seleksi audisi, peserta dinilai berdasarkan sejumlah indikator penilaian, seperti pengalaman dalam penyelesaian sengketa di desa/kelurahan, upaya kelayakan investasi, peningkatan sektor pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja.

Mereka selanjutnya berhak mengikuti Paralegal Academy, yakni sebuah program pelatihan yang termasuk dalam rangkaian kegiatan Paralegal Justice Award 2023.

Baca juga: BPHN-MA tingkatkan kapasitas kepala desa di Paralegal Justice Award
Baca juga: Ketua Dewan Pengarah BPIP Beri Arahan Kepada Kepala Desa Seluruh Indonesia

"Paralegal Academy adalah program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para peserta dalam penyelesaian sengketa dan advokasi," sebut Widodo.

Dalam Paralegal Academy itu, lanjutnya, peserta akan mendapatkan pembekalan dari ahli dan praktisi hukum mengenai penyelesaian sengketa dan advokasi.

"Tak hanya itu, peserta juga akan diajarkan teknik dan strategi dalam penyelesaian sengketa serta memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila," kata Widodo.

Setelah mengikuti seleksi audisi, tahapan selanjutnya adalah penilaian seleksi eliminasi terhadap peserta yang telah mengikuti Paralegal Academy.

Rangkaian kegiatan Paralegal Academy dan Paralegal Justice Award 2023 akan digelar di Hotel Discovery Ancol, Jakarta.

“Paralegal Academy akan dilaksanakan tanggal 29-31 Mei 2023. Kemudian penyerahan Paralegal Justice Award 2023 berlangsung pada 1 Juni 2023, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila," rinci Widodo.

Widodo menambahkan, peserta Paralegal Academy juga berkesempatan mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Monumen Nasional (Monas).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Paralegal Justice Award adalah sebuah anugerah yang ditujukan kepada kepala desa atau lurah yang telah memberikan pengabdian tinggi dengan bertindak sebagai non-litigation peacemaker (juru damai desa).

Paralegal Justice Award ini merupakan gotong royong kolaboratif antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pemberian penghargaan tersebut dilandasi oleh peran kepala desa atau lurah yang selama ini kerap dianggap sebelah mata. Padahal, kata Widodo, kontribusi kepala desa maupun lurah sangat besar bagi stabilitas nasional.

Baca juga: Ganjar ingatkan kepala desa untuk menjauhi korupsi
Baca juga: Junimart Girsang minta kepala desa tak salah paham pernyataan Megawati

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023