Bank Dunia sebut sebanyak enam negara Pasifik hadapi tekanan utang

Wellington (ANTARA) - Sebanyak enam negara kawasan Pasifik menghadapi risiko tinggi dalam tekanan utang yang sebagian diakibatkan oleh pengeluaran pemerintah saat menangani krisis COVID-19, kata Bank Dunia dalam laporannya, Kamis.

Laporan bertajuk Raising Pasifika itu menyebut Kiribati, Republik Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Samoa, Tonga, dan Tuvalu harus menempuh konsolidasi fiskal karena negara-negara ini tak memiliki pasar utang domestik dan akses ke pasar modal internasional.

Di kawasan yang sama, Bank Dunia menilai utang Vanuatu dalam risiko sedang, sedangkan utang Palau dan Nauru dinilai berkelanjutan.

"Walaupun tingkat utang pemerintah sebagai bagian dari PDB masih terbilang moderat di sebagian besar wilayah ini, geografi ekonomi dan basis pendapatan yang fluktuatif di PCI9 menandakan risiko tekanan utang tetap tinggi," kata Bank Dunia.

PCI9 adalah kepanjangan dari Pacific Island Countries 9 atau sembilan negara pulau di Pasifik.
Baca juga: AS dan Mikronesia sepakat perbarui kerja sama strategis

Utang kawasan ini melonjak sejak 2019 akibat perekonomian yang tergantung kepada pariwisata mengalami pukulan akibat penutupan perbatasan terkait COVID, kerugian dagang karena kendala logistik, dan peristiwa-peristiwa terkait cuaca yang menimbulkan bencana.

Bulan lalu Bank Dunia mengungkapkan bahwa Fiji juga harus segera mengambil langkah guna mengurangi beban utang mereka.

Stephen Ndegwa, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Pasifik, mengatakan pengurangan utang, penguatan pendapatan, dan peningkatan kualitas belanja pemerintah adalah hal-hal penting yang mesti ditempuh negara-negara Pasifik.

Laporan Bank Dunia itu juga mengatakan akses mendapatkan bantuan yang sejalan dengan kecenderungan prapandemi merupakan hal penting guna menciptakan proyek-proyek investasi modal untuk pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim.
Baca juga: Vanuatu dorong resolusi PBB yang utamakan HAM dalam kebijakan iklim

Laporan Bank Dunia itu merekomendasikan bahwa, selain mesti mengendalikan pengeluaran lebih efisien lagi, pemerintah negara-negara Pasifik harus menempatkan upaya meningkatkan pengumpulan pajak sebagai prioritas untuk memastikan individu dan kalangan bisnis memberikan kontribusi yang adil untuk perekonomian di negara-negara kawasan ini.

Bank Dunia juga menyebutkan bahwa negara-negara Pasifik harus mengalokasikan langkah-langkah bantuan dan perlindungan sosial yang lebih luas lagi.

Investasi ini akan membantu negara-negara kawasan ini dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus membantu masyarakat dalam masa-masa sulit, tambahnya.

Kondisi masa sulit itu termasuk akibat bencana-bencana terkait iklim atau guncangan ekonomi besar, seperti yang dialami kawasan ini akibat pandemi COVID-19, serta bencana alam yang baru-baru ini menimpa Tonga dan Vanuatu, kata Bank Dunia.

Sumber: Reuters