Riau raih penghargaan khusus pembangunan rendah karbon

Dengan mengusung Program Riau Hijau dengan Indikator Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Emisi Gas Rumah Kaca maka Riau menjadi provinsi pertama dalam uji coba pelaporan aksi penurunan emisi gas rumah kaca dalam platform Aksara Bappenas

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meraih penghargaan khusus bidang ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon yang diserahkan pada acara Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 di Jakarta.

"Alhamdulillah, penghargaan yang diterima ini atas sinergi dan kolaborasi semua pihak terkait. Setelah ini partisipasi semua pihak mesti lebih banyak lagi karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah," kata Gubernur Riau, Syamsuar dalam keterangan di Riau, Rabu.

Musrenbangnas pada Selasa (16/5) itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta Convention Center.

Menurut gubernur pembangunan berkelanjutan menjadi mutlak untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjadi akan tetapi kualitas lingkungan juga harus tetap terjaga.

Kebijakan tersebut, katanya, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan perubahan iklim sebagai basis utama untuk tujuan pembangunan dalam pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan.

"Terima kasih kepada para pihak atas komitmen untuk mendukung pembangunan rendah karbon di Provinsi Riau. Pemprov Riau meraih penghargaan tersebut setelah membuat regulasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 56 Tahun 2022, mengatur rencana pembangunan rendah karbon sebagai bentuk komitmen implementasi ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan," katanya.

Ia menyebutkan dengan mengusung Program Riau Hijau dengan Indikator Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Emisi Gas Rumah Kaca maka Riau menjadi provinsi pertama dalam uji coba pelaporan aksi penurunan emisi gas rumah kaca dalam platform Aksara Bappenas dengan melibatkan sektor swasta dan Civil Society Organization (CSO).

Musrenbangnas diikuti lebih dari 2.000 perwakilan pemerintah pusat dan daerah secara daring dan luring. Di antaranya Sekretaris Kementerian/Lembaga, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan perwakilan masyarakat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan Musrenbangnas menjadi forum yang krusial untuk sinkronisasi, penajaman program dan kegiatan prioritas nasional antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.

"Jadikan RKO 2024 sebagai panduan komprehensif dalam menentukan target program pembangunan. Kemudian, pembangunan RKPD provinsi dan kabupaten/kota agar memperhatikan sasaran dan target pembangunan pada RKP," katanya.

Wapres meminta kepala daerah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan major project dan proyek strategis nasional agar bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan akuntabel.

"Bagi daerah yang berhasil meraih penghargaan agar meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah dengan perencanaan, pelaksanaan dan inovasi pembangunan demi mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan," demikian Ma'ruf Amin.