“Pencapaian tersebut dipengaruhi pula oleh pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, serta kerja sama dengan para Non-State Actor,” kata dia di jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2023 dalam rangka penyusunan RKP 2024.
Serta peluncuran Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center.
Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN tahun 2020-2024, RKP 2024 difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024, serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045.
Tema RKP pada tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan tetap mempertahankan tujuh Prioritas Nasional sebagai fokus pembangunan di tahun 2024.
Pada rancangan awal RKP 2024, telah ditetapkan target sasaran pembangunan yang perlu menjadi perhatian, di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5-5,7 persen.
Selanjutnya, Rasio Gini 0,374-0,377 poin, Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02 poin, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27% persen, Nilai Tukar Nelayan 107-110 poin, dan Nilai Tukar Petani 105-108 poin.
Beberapa indikator pembangunan nasional yang menjadi penekanan dalam pencapaian sasaran pembangunan terus diupayakan melalui delapan arah kebijakan.
Mulai dari pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, lalu revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha.
Kemudian juga pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan pelaksanaan Pemilu 2024.
Dalam RKP 2024, akan dilanjutkan pelaksanaan Major Project yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional. Penekanan diberikan terhadap 16 Major Project berdasarkan Arah Kebijakan RKP 2024.
“Perencanaan seluruh Major Project ini dipertajam menggunakan mekanisme Clearing House untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat, bukan hanya sent tapi delivered,” ungkap Suharso.
Lebih lanjut, penyusunan RKP Tahun 2024 disebut telah melewati beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Seperti Forum Konsultasi Publik, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provin.
Serta Musrenbangnas yang dimulai pada tanggal 2 Mei 2023 dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dengan pelaksanaan serangkaian kegiatan tersebut, diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang menjamin sinergi seluruh pelaku pembangunan, antar instansi pusat, antara pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Pasca pelaksanaan Musrenbangnas, akan dilakukan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR RI dan penetapan Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan nota keuangan dan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara) TA 2024,” kata Kepala Bappenas.
Baca juga: Suharso sampaika 5 strategi pemerintah antisipasi perubahan demografi
Baca juga: Bappenas: Proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2045 capai 324 juta
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
