Wapres: Dokumen Proyeksi Penduduk 2020-2050 harus jadi rujukan K/L

Dokumen Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang hari ini diluncurkan harus menjadi rujukan bagi K/L dan pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang dapat mengoptimalkan potensi bonus demografi tersebut

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menekankan dokumen Proyeksi Penduduk 2020-2050 harus menjadi rujukan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun program yang mengoptimalkan bonus demografi.

Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam pengarahan di acara Indonesia Emas 2045, penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2023, dan peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa.

"Dokumen Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang hari ini diluncurkan harus menjadi rujukan bagi K/L dan pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang dapat mengoptimalkan potensi bonus demografi tersebut," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Wapres menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan agenda pembangunan nasional, terutama Ibu Kota Nusantara (IKN), agar pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan sampai ke pelosok-pelosok negeri.

Dia juga menekankan bonus demografi menjadi tantangan sekaligus peluang. Menurutnya, beberapa negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi berhasil meningkatkan PDB per kapita hingga 3 kali lipat.

"Bagi Indonesia, tentu ini menjadi peluang emas. Bagaimana bonus demografi yang ada bisa dioptimalkan untuk memacu PDB per kapita agar Indonesia dapat masuk ke dalam kategori upper middle income country di 2025," ujar Wapres.

Oleh karena itu Wapres mendorong agar dokumen Proyeksi Penduduk 2020-2050 menjadi rujukan seluruh K/L dalam menyusun program ke depan.

Wapres juga berpesan kepada seluruh pimpinan K/L dan kepala daerah untuk menjadikan RKP 2024 sebagai panduan yang komprehensif dalam menjalankan program pembangunan serta mendorong agar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten/kota betul-betul memperhatikan sasaran dan target pembangunan pada RKP.

"Sudah semestinya langkah kita satu menuju Indonesia Emas 2045," ucap Wapres.

Selanjutnya dia meminta kesiapan pelaksanaan Major Project dan Proyek Strategis Nasional dapat dipastikan sehingga dapat terlaksana sesuai rencana dan akuntabel.

Wapres mengingatkan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan harus senantiasa membawa dampak dan kemajuan konkret yang dirasakan masyarakat.

Wapres juga meminta target, tujuan, dan strategi, bagi pembangunan yang berkesinambungan dirumuskan, mengingat RPJMN 2020-2024 dan juga RPJPN 2005-2025 akan segera berakhir dan menjadi kunci kesinambungan, sekaligus bekal bagi pemerintahan selanjutnya.

Terakhir Wapres meminta secara khusus Kementerian PPN/Bappenas untuk mengawal penyusunan RKP 2024 maupun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, utamanya untuk memastikan tercapainya sasaran Indonesia Emas 2045.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam laporannya menyampaikan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 dilakukan bersama Badan Pusat Statistik.

Isi dokumen Proyeksi Penduduk 2020-2050 antara lain memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun-tahun tersebut, serta menggambarkan kaum generasi milenial dan generasi Z yang nantinya akan menjadi kelompok lanjut usia atau lansia seharusnya bisa melakukan beberapa hal, seperti memiliki jaminan pensiun, persiapan kesehatan dan lain sebagainya.