Yellen tegaskan kembali AS dapat gagal bayar utang pada awal Juni

New York (ANTARA) - Amerika Serikat dapat gagal bayar kewajiban utangnya atau default paling cepat 1 Juni, tegas Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam sepucuk surat kepada para pemimpin kongres pada Senin (15/5/2023).

Departemen Keuangan kemungkinan besar tidak akan dapat lagi memenuhi semua kewajiban pemerintah jika Kongres tidak bertindak untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang pada awal Juni, dan berpotensi paling cepat 1 Juni, perkiraan Yellen dalam surat itu.

Yellen membuat penilaian setelah mendapatkan informasi tambahan tentang data terbaru, dan penerimaan, pengeluaran federal, mengikuti surat sebelumnya dari jenis ini pada 1 Mei.

"Menunggu hingga menit terakhir untuk menangguhkan atau menaikkan batas utang dapat menyebabkan kerugian serius bagi kepercayaan bisnis dan konsumen, meningkatkan biaya pinjaman jangka pendek untuk pembayar pajak, dan berdampak negatif pada peringkat kredit Amerika Serikat," Yellen memperingatkan.

Faktanya, kami telah melihat biaya pinjaman pemerintah meningkat secara substansial untuk sekuritas yang jatuh tempo pada awal Juni, tambahnya.

Jika Kongres AS gagal menaikkan batas utang, itu akan menyebabkan kesulitan besar bagi keluarga Amerika, membahayakan posisi kepemimpinan global AS, dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan AS untuk mempertahankan kepentingan keamanan nasionalnya, menurut Yellen.

Pertemuan kedua antara Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin kongres tentang anggaran dan plafon utang telah ditunda dari Jumat (12/5/2023) lalu menjadi Selasa.

Biden dan para pemimpin kongres membahas masalah anggaran untuk tahun fiskal 2024 Selasa (9/5/2023) lalu, tetapi gagal menghasilkan terobosan yang berarti.

Meskipun Biden telah menyatakan optimisme tentang prospek pertemuan kedua, Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan pada Senin (15/5/2023) bahwa "tidak ada kemajuan" dalam pembicaraan plafon utang menjelang pertemuan tersebut.

Pada Januari, Amerika Serikat mencapai batas utang 31,4 triliun dolar AS, yang ditetapkan pada Desember 2021, mendorong Departemen Keuangan untuk menggunakan manuver akuntansi yang dikenal sebagai "tindakan luar biasa" agar pemerintah tetap membayar tagihannya, seperti membatasi investasi pemerintah tertentu.