Lini masa Erdogan yang terpaksa hadapi pemilu putaran kedua

Ankara (ANTARA) - Turki bakal menggelar pemilihan umum putaran kedua setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan hanya bisa unggul tipis dari pesaingnya Kemal Kilicdaroglu dalam pemilu putaran pertama yang berlangsung Minggu.

Erdogan gagal memenangkan suara mayoritas langsung yang bisa memperpanjang kekuasaannya yang sudah berumur 20 tahun di negara anggota NATO itu.

Berikut ini beberapa tonggak sejarah dalam karir Erdogan yang mengubah sekularisme Turki menjadi bervisi Islam dan menjadikan Turki kekuatan militer penting di kawasan:

Maret 1994: Erdogan terpilih sebagai walikota Istanbul, mewakili Partai Kesejahteraan pimpinan politisi islamis, Necmettin Erbakan.

April 1998: Erdogan mengundurkan diri sebagai walikota setelah pengadilan memvonis dia dengan hukuman penjara atas dakwaan menghasut diskriminasi agama lewat puisi yang dia bacakan pada 1997 yang mengibaratkan mesjid sebagai barak, menara sebagai bayonet, dan kaum mukmin sebagai tentara. Dia dipenjara dari Maret 1999 hingga Juli 1999.

Agustus 2001: Dia mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Dia terpilih sebagai ketua partai ini.

November 2002: AKP memenangkan pemilu Turki dengan meraih 35 persen suara setelah negara ini mengalami kemerosotan ekonomi terburuk sejak 1970-an. Selama kampanye politik AKP berjanji menghentikan mismanajemen dan resesi. Erdogan secara hukum dilarang menjabat perdana menteri karena vonis penjara, tapi putusan itu dibatalkan Desember tahun itu.

Mei 2003: Erdogan menjadi perdana menteri untuk mengawali masa sepuluh tahun ekonomi Turki tumbuh kuat dan naiknya standar hidup yang disokong booming infrastruktur dan investasi asing. Erdogan menggelar safari politik ke sejumlah negara Barat untuk memajukan kebijakan-kebijakannya dan mengajukan upaya Turki dalam bergabung dengan Uni Eropa.

Oktober 2007: Lewat referendum, rakyat Turki menyetujui perubahan undang-undang dasar Turi yang membuat presiden yang waktu itu hanya berperan simbolis, dipilih langsung oleh rakyat.

Februari 2008: Parlemen Turki mensahkan amandemen rancangan AKP dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) yang mencabut larangan berjilbab di kampus-kampus.

Bulan berikutnya, Mahkamah Konstitusi menyidangkan kasus pemisahan agama dan negara, dan menolak gugatan pembubaran AKP dan larangan terhadap Erdogan serta puluhan anggota partai politik lainnya selama lima tahun.

September 2010: Dalam referendum lainnya, rakyat Turki menyetujui amandemen sistem peradilan dan ekonomi yang diperjuangkan Erdogan yang ditujukan untuk menyelaraskan konstitusi Turki dengan standar-standar Uni Eropa, sekalipun lamaran Turki menjadi anggota Uni Eropa terhenti gara-gara berbagai masalah-masalah termasuk Pulau Siprus yang terpecah dua dan diduduki Turki pada 1974.

Mei 2013: Protes terhadap rencana Erdogan dalam membangun kembali Taman Gezi di Istanbul membesar menjadi unjuk rasa nasional. Para pengkritiknya menilai rencana itu sebagai bentuk otoritarianisme Erdogan. Erdogan sendiri menyebut demonstran sebagai preman dan perusuh

Desember 2013: Erdogan dihadapkan pada serangkaian penyelidikan korupsi besar-besaran yang melibatkan sejumlah pejabat teras, anggota kabinet, dan kepala sebuah bank milik negara. Dia menyebut penyelidikan ini "kudeta yudisial" yang diorganisir oleh Fethullah Gulen, ulama Turki dalam pengasingan di AS yang sempat menjadi sekutunya sebelum akhirnya berselisih jalan.

Agustus 2014: Dilarang aturan AKP untuk mencalonkan diri untuk keempat kali berturut-turut sebagai perdana menteri, Erdogan pada Agustus memenangkan pemilihan presiden pertama Turki. Dia menyerukan konstitusi baru untuk memperbesar kekuasaan kepala negara.

Juni 2015: Untuk pertama kalinya AKP tak berhasil menjadi mayoritas parlemen dalam pemilu. Tapi setelah partai-partai gagal membentuk koalisi, AKP memperoleh kembali mayoritas dalam pemilu ulang November tahun itu.

Juli 2016: Tentara sempalan mengerahkan tank dan helikopter untuk menyerang gedung-gedung pemerintah dan parlemen, dan membunuh lebih dari 250 orang dalam percobaan kudeta.
Erdogan selamat dan menyebut kudeta itu dirancang oleh jaringan Gulen. Kudeta ini memicu keadaan darurat, termasuk penangkapan besar-besaran terhadap para anggota jaringan dalam tubuh militer, swasta dan pegawai pemerintah. Organisasi-organisasi HAM dan Barat menyampaikan kekhawatiran Erdogan bakal menggunakan percobaan kudeta itu sebagai dalih untuk meredam perbedaan pendapat.

Agustus 2016: Erdogan memerintahkan serangan militer besar-besaran ke Suriah yang baru kali dilakukan Turki dalam puluhan terakhir.

April 2017: Referendum menyetujui sistem presidensial sehingga kekuasaan presiden menjadi semakin besar.

Juni 2018: Erdogan memenangkan pemilihan presiden dipercepat. AKP dan mitra koalisinya yang berhaluan nasionalis, MHP, menjadi mayoritas dalam parlemen Turki.

Agustus 2018: Serangkaian krisis ekonomi dan depresiasi lira menciptakan krisis mata uang yang dipicu oleh hubungan yang kian tegang dengan Amerika Serikat dan Barat, serta oleh kekhawatiran terhadap pandangan ekonomi Erdogan yang tidak ortodoks dan pengaruhnya terhadap kebijakan moneter.

Maret 2019: Pilkada yang digelar secara nasional membuat Erdogan mengalami kekalahan elektoral pertama dalam kurun dua tahun puluh tahun terakhir. Kandidat-kandidat yang diusung aliansi partai oposisi yang terdiri dari Partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai IYI, mengalahkan calon-calon walikota yang diusung AKP di berbagai kota, termasuk Ankara dan Istanbul.

Februari 2020: Turki dan Rusia di ambang terlibat dalam konfrontasi terbuka setelah puluhan tentara Turki tewas dalam serangan udara di Idlib, Suriah.

Pada bulan yang sama Tuyrki mengancam tak akan lagi menghalangi pengungsi Suriah masuk Eropa, padahal ada kesepakatan 2016 yang mengikat Turki untuk menahan pengungsi di dalam wilayahnya.

Desember 2020: Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Turki dan industri pertahanannya karena membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Hubungan dengan AS kembali mencapai titik terendah.

2021: Turki berusaha memperbaiki hubungan dengan Armenia, Israel, Mesir, dan Arab Saudi, selain menjual drone canggih ke Ukraina dan sejumlah negara.

Desember 2021: Perekonomian Turki dihantam krisis mata uang gara-gara suku bunga terus dipangkas. Lira mencapai posisi terendah sepanjang masa, inflasi melonjak ke level tertinggi selama masa pemerintahan Erdogan, dan peringkat persetujuan Erdogan pun merosot tajam.

Juli 2022: Mediasi Turki dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, membantu tercapainya kesepakatan gandum Ukraina yang terjadi lima bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina. Peran Erdogan dipandang sangat penting berkat hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Februari 2023: Turki diguncang gempa bumi paling mematikan dalam sejarah modern negeri itu yang menewaskan lebih dari 50.000 orang. Penduduk Turki di zona bencana mengeluhkan gerak lamban pihak berwenang yang membuat pemerintah Erdogan dikritik.

Mei 2023: Rakyat Turki memberikan suara dalam pemilu yang diperkirakan menjadi pertarungan politik yang ketat antara Erdogan dan pesaing besarnya, Kemal Kilicdaroglu.

Erdogan unggul tipis dari pesaingnya tapi gagal mencapai ambang batas 50 persen sehingga pemilu mesti dilanjutkan ke putaran kedua pada 28 Mei.

Sumber: Reuters