KPU DKI minta masyarakat melapor jika temukan kesalahan berkas bacaleg

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta masyarakat Ibu Kota melapor jika menemukan kesalahan pada berkas persyaratan administrasi bakal calon legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

"Misalkan, ada laporan bahwa calon ini tidak lulus SMA atau ada calon yang sempat terlibat aksi kriminal. Jenis laporan yang kira-kira dapat menggugurkan calon," kata Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Nurdin saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Masyarakat bisa melapor melalui ke KPU DKI melalui pusat informasi (call center) yang tertera di akun media sosial dan website resmi KPU DKI Jakarta.

Sesi pelaporan tersebut akan dibuka KPU DKI Jakarta selama proses verifikasi data berlangsung, yakni 15 Mei sampai 23 Juni 2023.

Jika berdasarkan laporan masyarakat dan temuan KPU DKI ada berkas yang harus diperbaiki, maka KPU akan menyampaikan laporan tersebut kepada partai pada 23-26 Juni 2023.

Partai lalu diharuskan untuk kembali memenuhi persyaratan tersebut dalam kurun waktu 26 Juni hingga 9 Juli 2023.

Jika setelah melengkapi administrasi pihak KPU masih menemukan berkas yang tidak lengkap, maka pihak KPU akan mencoret nama calon legislatif tersebut.

"Tapi kalau caleg melanggar batas minimal umur seperti ternyata calon pada saat mendaftar kurang dari 21 tahun, itu langsung kita coret tanpa ada konfirmasi dan klarifikasi," kata dia.

KPU DKI sudah menerima caleg DPRD dari 18 partai dan 25 caleg DPD RI. Rata-rata partai mencalonkan calegnya sebanyak 106 orang untuk bertarung memperebutkan kursi DPRD.

Dengan banyaknya peserta pemilu, dia berharap proses verifikasi data yang dilakukan KPU DKI Jakarta bisa berjalan maksimal.