Jakarta (ANTARA) -
Pertama, pesta demokrasi itu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Seluruh pelaksana pemilu harus netral dan tidak berpihak. Seluruh kontestan harus diperlakukan sama," kata Zulhas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Kedua, lanjutnya, seluruh anggota masyarakat diharapkan dapat membantu dan berkontribusi dalam menjaga keteduhan, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilu; sehingga tidak boleh ada yang meremehkan, melecehkan, dan mencerca pihak lain.
Semua harus tetap berpandangan bahwa pemilu dilaksanakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI, tambahnya.
"Tidak boleh ada lagi istilah 'kampret' dan 'cebong'. Itu adalah kata-kata yang tidak baik. Tidak mendidik. Berpotensi memecah belah persatuan," katanya.
Baca juga: Zulhas sebut pemilu ajang berlomba-lomba untuk kebaikan
Ketiga, apabila ada perdebatan, maka itu harus diarahkan pada adu gagasan dan pemikiran untuk membangun Indonesia lebih baik di masa depan.
Keempat, seluruh kontestan diharapkan dapat mengikuti tahapan pemilu yang didasarkan pada aturan undang-udang dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.
Ketentuan yang telah dibuat hendaklah konsisten dan tidak berubah-ubah, sebab kalau ada inkonsistensi akan berimplikasi bagi parpol dalam merapikan barisan seluruh kader dan simpatisan di daerah.
Baca juga: Waketum PAN: Zulhas akan temui Airlangga dan Mardiono bahas pilpres
Zulhas menilai Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang sangat penting, dinamis, dan strategis, karena pemilu tersebut akan menetapkan para anggota legislatif dan eksekutif secara bersamaan.
"Lihat saja, para bakal calon legislatif sudah ramai yang mendaftar di berbagai partai. Begitu juga dengan bakal calon presiden dan wakil presiden sudah banyak dimunculkan; dan di tingkat daerah, para calon kepala daerah juga sudah mempersiapkan diri untuk berkontestasi bulan November 2024 nanti," kata Zulhas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Melihat hal itu, dia pun tidak heran kalau pelaksanaan Pemilu 2024 akn sangat dinamis karena diikuti oleh banyak calon kompetitif. Sementara itu, hasil pemilu menjadi sangat strategis karena menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima hingga 10 tahun ke depan.
Baca juga: PDI Perjuangan yakini sosok capres berani menurut Jokowi adalah Ganjar
Di negara demokrasi, menurut Zulhas, fenomena itu adalah hal lumrah, sebab setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih.
"Semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan. Wajar jika mereka yang berminat dan punya talenta politik ikut meramaikan bursa kepemimpinan dalam pemilu tersebut," jelasnya.
Dia pun berharap pemilu kali ini akan berkualitas. Para pemimpin terpilih dapat melanjutkan pembangunan dan melengkapi capaian-capaian yang telah diperoleh selama ini.
"Pemilu itu harus teduh, santai, dan gembira. Hindari ketegangan dan potensi gesekan di tengah masyarakat, karena pemilu adalah milik semua," ujarnya.
Baca juga: Ganjar minta pendukungnya tidak sebarkan hoaks
Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Charta Politika sebut elektabilitas Ganjar teratas sebagai capres
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
