PB IDI resmi lantik pengurus IKABI untuk masa bakti 2023-2026

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) resmi melantik sejumlah dokter yang tergabung dalam kepengurusan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (IKABI) untuk masa bakti 2023 hingga 2026.

“Ini eranya para dokter bersatu. Harus tetap ada, makin kuat, serta kembali ke roh profesi dokter yakni kesejawatan berdasarkan kepentingan bersama, menonjolkan teamwork (kerja tim), kolaborasi, dan kesetaraan,” kata Ketua Umum PB IDI Moh. Adib Khumaidi dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

Sejumlah anggota yang dilantik untuk masa bakti tahun 2023-2026 di Jakarta pada Sabtu (13/5) itu adalah Ketua Umum DR dr Yusirwan Yusuf, SpB, SpBA(K), MARS, Sekretaris Jenderal DR Dr Heber Bombang Sapan, Sp.B Subsp. B.D (K) FCSI dan Bendahara DR Dr Dedy Pratama, Sp.B, Supsp B. V.E (K).

Kepengurusan ini diperkuat dengan Dewan Pertimbangan dan Mantan Ketua IKABI yaitu Puruhito, Prof Dr Aryono Pusponegoro Sp.B Subsp. B. D (K), Prof DR Dr Idrus Paturusi Sp.B SpOT (K), Prof Dr Muchlis Ramli Sp.B Subsp Onk (K), serta Prof DR Dr med dr Paul Tahalele Sp.B Sp.BTKV.

Ketika memberikan arahan, Adib mengatakan IKABI bisa terus membantu IDI mengelola permasalahan-permasalahan di tingkat bedah.

Akan tetapi dirinya meminta setiap rekan sejawat yang tergabung dalam IKABI bisa membuktikan kerja nyatanya kepada pemerintah, negara dan masyarakat bahwa dokter Indonesia selamanya menjadi benteng profesi kedokteran.

Adib turut berpesan agar IKABI makin intensif menggelar pertemuan-pertemuan di lingkup dokter bedah, untuk mengkanalisasi permasalahan internal bedah.

“Tingkatkan gairah menjaga profesi kita demi kepentingan pelayanan kesehatan Indonesia. Selamat untuk pengurus baru, semoga terus memberi manfaat bagi anggota,” katanya.

Baca juga: Kemenkes: Aspirasi organisasi profesi diakomodasi dalam RUU Kesehatan

Ketua Umum IKABI, Yusirwan Yusuf menambahkan pada masa kini terdapat tiga tantangan utama bagi para ahli bedah yaitu memastikan terjaganya kebersamaan, sebagai harga mati untuk sebuah organisasi.

Tantangan kedua adalah menjamin aspek perlindungan hukum bagi profesi, sementara yang ketiga menyelesaikan masalah kesejahteraan, termasuk disparitas pendapatan dokter di berbagai daerah di Indonesia.

Yusirwan meminta setiap pengurus untuk betul-betul bisa melewati ketiga tantangan itu, sebagai bentuk tanggung jawab dan beban bersama di masa depan.

Karenanya, kami membentuk Kelompok Kerja Remunerasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami sepakat duduk bersama dan berjuang bersama,” kata Yusirwan.

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan Arjono Djuned Pusponegoro melalui slogan motivasi zero mortality-nya menekankan jika terkait dengan tindakan medis dokter bedah, Indonesia sudah mempunyai segala-galanya.

Ia mengatakan rata-rata tiap provinsi sudah punya 30 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)-nya sendiri. Sayangnya, semua masih berjalan sendiri-sendiri, ia berharap setiap anggota bisa membawa angin segar baru dengan memperkuat kerja sama agar mendorong layanan kesehatan di Indonesia jauh lebih baik.

Baca juga: IKABI luncurkan panduan praktis tekan kejadian infeksi daerah operasi