BNPB: dana darurat banjir Indonesia Rp200 miliar

Mohon kerja sama masyarakat karena situasi ini darurat...

Jakarta (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan dana darurat banjir di seluruh Indonesia sebesar Rp200 miliar telah diajukan dan disanggupi Kementerian Keuangan.

Kepala BNPB Syamsul Maarif di Jakarta, Jumat, mengatakan untuk sementara sebesar Rp15,4 miliar telah dialokasikan untuk korban bencana banjir DKI Jakarta.

"Dana tersebut untuk kebutuhan korban banjir seperti logistik dan kebutuhan lain. Untuk infrastruktur tentunya hanya digunakan untuk membangun infrastruktur jangka pendek, sebab kalau infrastruktur besar jangka panjang akan habis dana itu," katanya di sela konferensi pers "Tanggap Darurat Banjir Jakarta" di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Gedung SDA Kementerian PU, Jalan Pattimura Nomor 20 Jakarta Selatan.

Dia mengatakan saat ini jumlah pengungsi di DKI Jakarta lebih dari 18.000 jiwa, dan kemungkinan akan bertambah karena menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika hujan deras masih akan mengguyur Ibu Kota hingga Minggu (20/1).

Dia mengimbau para pengungsi dapat berkata jujur apabila telah mendapatkan bantuan agar tidak terjadi penumpukan logistik di posko-posko tertentu.

"Jangan sudah menerima tapi bilangnya belum dapat bantuan. Mohon kerja sama masyarakat karena situasi ini darurat, kasihan warga yang benar-benar belum mendapatkan bantuan," kata dia.

Dia juga mengatakan akan segera mengupayakan solusi apabila terdapat warga bukan pengungsi yang ikut berbaur dengan pengungsi untuk menerima jatah makanan.

Sementara ini untuk jangka pendek, katanya, pihak terkait akan mengupayakan memenuhi kebutuhan mendasar, seperti penanggulangan sungai sementara, dan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan untuk meliburkan sekolah-sekolah tertentu yang terdampak banjir.

Pihaknya bersama kementerian terkait telah membuat perencanaan mengatasi banjir di seluruh Indonesia atas imbauan Presiden. Namun, BNPB untuk saat ini fokus pada tiga daerah yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Menurut Syamsul, Presiden juga memerintahkan agar dilakukan penataan terhadap penduduk bantaran Kali Ciliwung yang dinilai menjadi kunci permasalahan banjir di Jakarta.

(R028)