PKS tak setuju larangan pendirian posko banjir

Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju dengan larangan partai politik mendirikan posko banjir .

"Ya sudah kita sampaikan memang sebaiknya tidak perlu larangan semacam itu," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, realitanya banjir yang melanda Jakarta sudah sebegitu luas dan sudah dianggap darurat banjir.

"Masyarakat butuh bantuan segera agar sampai birokrasi, koordinasi di Jakarta membuat lambat hadirkan bantuan dari donator untuk korban banjir," kata Hidayat.

Alasan lainnya, kata Hidayat, masyarakat Jakarta adalah partisan partai yang juga ada pemilih tetap PKS.

"Bagaimana mungkin partai tidak boleh membantu konstituen. Yang perlu adalah mengajak Ormas, LSM dan media berlomba-lomba memberikan bantuan kepada masyarakat korban banjir. Mereka sudah turun memberikan bantuan atas nama partai dan bukan nama partai. Semakin banyak yang berikan bantuan, semakin baik," kata mantan Presiden PKS itu.

Ditegaskannya, tak setujunya dengan apa yang disampaikan Jokowi, bukan untuk pencitraan PKS.

"Prinsipnya bukan pencitraan. Partai dibuat serba salah. Kalau beri bantuan dibilang pencitraan buat pemilu. Kalau diam-diam disalahkan. Ini sudah menjadi tradisi PKS, bukan hanya di Jakarta, bahkan sampai Wamena tanpa dikaitkan ada pemilu atau tidak," pungkas Hidayat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mengizinkan partai politik atau perusahaan tertentu mendirikan posko siaga banjir di lokasi korban banjir.

"Kebijakan Pak Gubernur melarang ada posko partai atau perusahaan di lokasi banjir. Arahan beliau, kalau mau menyumbang, langsung ke kelurahan saja biar satu pintu," ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, Arfan Arkilie.

(Zul)

6 Februari 2013

ehhm Mr. Jokowow picik sekali.....

0 0 Balas LaporkanHapus
21 Januari 2013

MENURUT SAYA BENER KATA PA HIDAYAT, GA LOGIS LARANGAN ITU, ANEH BIN SANGAT ANEH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BGM KALO DARI TELEVISI ATAU LAIN2, GA PERLU LARANGAN, YANG PENTING SAMPAI KE YANG MEMBUTUHKAN, LHA TELEVISI BUKANNYA KADANG JUSTRU JUGA MENGEKSPLOITASI BERITA DARI SISI YANG LAIN???

0 0 Balas LaporkanHapus
1. 26 Januari 2013
  
  kelihatan sudah bagaimana pks memainkan perannya.... bukankah agama kita (islam) mengajarkan bagaimana ilmu ke ikhlasan, "tangan kanan memberi biarlah tangan kiri tidak tahu" hnw mengaku ini bukan program pencitraan, justru komentar hnw menegaskan program pks dalam menangani bencana. yang lucu hnw mengkritik jokowi blusukan adalah pencitraan sedangkan pks mendirikan posko bukan pencitraan. sebuah tanda tanya besar bagi konstituen pks.bukankah jokowi sudah menyipkan posko untuk donatur?
  
  0 0 LaporkanHapus
19 Januari 2013

Ungkapan di keseharian, "yang waras mengalah", dimana kalau sudah sangat sibuk atau sangat amat mementingkan sesuatu di atas segalanya, maka tingkat kewarasan ini sering dipertanyakan. Demikian pula perihal or-pol yang sedang amat sibuk mengejar target, hal ini yang dipertanyakan juga. Lalu pertanyaannya yang waras mau mengalah atau tidak ?

0 0 Balas LaporkanHapus
19 Januari 2013

Kalau anda perorangan diem ok, kalau organisasi?

Kalau anda donatur, anda tentu ingin tahu apa dana anda disalurkan atau tidak. Kalau anda calon donatur, anda tentu ingin tahu lembaga mana yang benar-benar menyalurkan di lapangan.
Lihatnya dari mana kalau bukan dari label: PMI, PKS, polisi, TNI, BSMI etc? Emangnya polisi suruh jangan pake seragam kalo nolong banjir?
Ngomong2 kelurahan emang birokrasinya ga ribet tu?

Bukan orang PKS, menyeimbangkan komentar saja^^

0 0 Balas LaporkanHapus
18 Januari 2013

Saya punya keluarga yang tinggal di jaksel dan menjadi daerah langganan banjir. Saya pernah bertanya pada mereka selain aparat pemerintah setempat, fihak mana yang sering membantu mereka. Mereka bilang dari orang2 PKS. Banjir datang, mereka pun datang.
Katanya juga, siang malam mereka bekerja, berbasah2 hanya sekedar mengantar nasi bungkus dari rumah kerumah.

0 0 Balas LaporkanHapus