Menurut Anis, penegakan hukum atas pelaku TPPO harus diusut hingga kepada sindikat besar, tidak hanya sampai pada pelaku lapangan.
“Kita inginnya, mestinya aktor intelektualnya. Siapa sindikat besarnya ini, mafia yang sesungguhnya siapa,” kata Anis diwawancarai ANTARA di Jakarta, Jumat.
Selain penegakan hukum, Anis juga mendorong upaya pencegahan terjadinya TPPO. Hal itu, kata dia, mengingat masih adanya situs lowongan pekerjaan yang berpotensi terkoneksi dengan sindikat TPPO.
“Sampai hari ini, situs-situs yang menawarkan pekerjaan yang berbasis penipuan masih sangat tinggi. Lowongan kerja di Thailand, di Myanmar, dan lain sebagainya masih sangat banyak,” ujarnya.
Karena itu, Anis meminta kementerian dan lembaga terkait untuk bersinergi mengusut tuntas situs-situs tersebut.
“Situs-situs ini mesti dengan cepat juga dilakukan operasi intelijen, misalnya, siapa di balik ini semua. Sehingga kalau kita memulangkan 20 (korban TPPO) yang berangkat 200 bisa ditekan,” kata dia.
Lebih lanjut, Anis mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk lebih selektif dengan modus TPPO.
Menurut dia, modus yang paling banyak muncul adalah lowongan pekerjaan dengan penerimaan secepat mungkin, gaji besar, dan untuk posisi customer service.
“Mohon lebih selektif dan direkonfirmasi, diverifikasi ke otoritas yang terkait. Mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, sampai pemerintah pusat apakah ini benar,” pesan Anis.
Dia juga mengajak masyarakat Tanah Air untuk melapor ke pihak berwenang terdekat apabila mendapati informasi tawaran pekerjaan yang dicurigai sebagai sindikat TPPO.
“Saya mengajak masyarakat untuk melaporkan jika mendapatkan informasi tawaran, baik itu melalui japri, melalui keluarga, atau melalui teman, atau melalui sosial media, agar dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang terdekat,” kata Anis.
Baca juga: Kemlu: Deklarasi pemberantasan TPPO penting bagi masyarakat ASEAN
Baca juga: Indonesia dan Vietnam jajaki kerjasama pencegahan konten digital TPPO
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
