Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Aziddin kembali menegaskan tidak terlibat percaloan dan kini pihaknya mempertimbangkan akan menuntut balik Menteri Agama Maftuh Basyuni terkait dengan tuduhan sebagai calo pemondokan haji. "Mengenai tuntutan balik kepada Menag, kita akan membahas terlebih dahulu hal itu dengan fraksi," katanya di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Rabu. Dia menyatakan tidak akan mendahului langkah fraksi. "Persoalan pencemaran nama baik akan dibahas dengan fraksi. Kita lihat saja nanti, saya tidak mau mendauhuli atas nama fraksi," katanya. Dia menolak pernyataan Menteri Agama Maftuh Basyuni yang menudingnya terlibat dalam percaloan pemondokan haji di Arab Saudi. Ia mengaku menyesal atas pernyataan Menag yang tanpa "cross check" menyampaikan hal tersebut dalam Raker dengan Komisi VIII beberapa hari lalu. "Saya prihatin tanpa tabayun dahulu kepada saya selaku sesama saudara Muslim, telah memvonis saya sebagai calo pemondokan haji," katanya. Aziddin yang juga anggota Komisi VIII DPR menyatakan dirinya memang pernah mengajukan proposal kepada Departemen Agama (Depag). Kendati demikian, ia tetap menolak dituding sebagai calo. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS RI Al-Yusni sangat menyesalkan dugaan salah satu anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat terlibat percaloan pemondokan haji. "Kalau benar. Ini mencemarkan Komisi VIII. Itu mencemarkan banyak pihak karena kasusnya mencari keuntungan pribadi dari calon jama`ah haji. Nama Indonesia di mata Saudi juga tercemar," katanya. Dia menegaskan, jika benar tudingan Menag itu, maka tindakan menjadi calo itu sangat tidak terpuji. Dampak dari kasus ini, publik akan menilai banyak anggota DPR yang terlibat sehingga merugikan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. "Sebagai anggota Komisi VIII kita juga dilecehkan," katanya. Ia mengusulkan agar masalah ini tidak jadi fitnah dan tak terulang, maka Komisi VIII perlu memanggil pihak yang bersangkutan. "Komisi VIII harus memangil Aziddin untuk mengklarifikasi masalah ini. Karena ini menyangkut nama baik Komisi VIII," kata Al-Yusni. Dia mengakui, sebenarnya memang banyak pihak yang bermain dalam calo tender pemondokan haji. Namun percalona itu selama ini dilakukan secara rapi, maka tidak terungkap. "Kita di Fraksi PKS tak tahu kegiatan itu. Tapi kita merasakan (calo) itu. Mereka yang ketahuan itu tak bisa main cantik," katanya. (*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006