Pemprov NTB dorong perluasan transaksi keuangan daerah secara digital

Mataram (ANTARA) - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Nusa Tenggara Barat melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), mendorong implementasi dan perluasan seluruh transaksi keuangan daerah secara elektronik.

"Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah," kata Sekretaris Bappenda NTB, Mohammad Husni dalam keterangan tertulis di Mataram, Kamis.

Dalam TP2DD ini Bappenda NTB berkedudukan sebagai sekretariat tim. Tim TP2DD ini akan bekerja secara intensif untuk memastikan bahwa digitalisasi transaksi pendapatan berjalan lancar dan efektif di NTB.

Seluruh pihak terkait diharapkan dapat bersinergi dalam upaya ini, demi kemajuan dan kemudahan bagi masyarakat serta pemerintah daerah.

"Kita harus siapkan infrastruktur dan regulasi yang memadai dalam digitalisasi transaksi pendapatan. Selain itu, sosialisasi kepada wajib pajak dan pengguna jasa retribusi juga sangat penting agar mereka terbiasa menggunakan transaksi non tunai," ujarnya.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Mukarram mengatakan beberapa strategi dan kiat-kiat untuk menyukseskan seluruh tugas TP2DD di antaranya, dengan menginventarisir beberapa peluang dan kendala dalam optimalisasi implementasi penerimaan pendapatan daerah.

"Langkah strategis untuk mengawali percepatan digitalisasi penerimaan pendapatan daerah adalah dengan menginventarisir seluruh potensi dan kendala yang ada. Baik itu dari penerimaan pajak daerah dan retribusi yang kita kelola, maupun dari OPD pengelola retribusi daerah," ungkap Mukarram.

Oleh karena itu, beberapa materi yang dibahas, yakni tentang efektifitas tugas tim yang akan bertanggung jawab untuk memantau perkembangan digitalisasi transaksi pendapatan, pemantapan roadmap, rencana aksi untuk setiap bidang.

"Termasuk juga pembahasan kendala yang mungkin muncul, serta permasalahan yang terkait dengan pendapatan dan belanja daerah serta berbagai upaya dan strategi untuk meningkatkan cakupan transaksi keuangan daerah," katanya.