Bekasi (ANTARA News) - Penanganan banjir di wilayah Jawa Barat harus dimulai dari perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis penataan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Demikian dikatakan Calon Gubernur Jawa Barat dari PDIP Rieke Dyah Pitaloka dalam kunjungannya ke Kota Bekasi, Rabu.
"Dengan demikian, perbaikan tidak hanya dilakukan di bagian hulu, tapi juga sepanjang DAS secara terintegrasi," katanya.
Menurut pasangan nomor urut 5 itu, sudah saatnya perizinan alih fungsi lahan di sejumlah daerah hulu dihentikan guna menekan banjir di wilayah Bekasi, Depok, dan Jakarta yang disumbang dari wilayah Bogor.
"Alih fungsi lahan harus disesuaikan dengan kemampuannya. Sudah saatnya alih fungsi lahan di Puncak, Bogor, dilarang menjadi area industri, perumahan, serta villa karena hanya merusak stabilitas lingkungan," katanya.
Pasangan Teten Masduki itu menambahkan, normalisasi sungai juga perlu dilakukan secara sinergis yang melibatkan pemerintah daerah yang juga dialiri aliran sungai penyumbang banjir.
"Misalnya, akan sia-sia jika Pemkot Bekasi memperdalam dan memperluas saluran Kali Bekasi bila pemerintah daerah di sekitarnya tidak melakukan hal serupa," katanya.
Pihaknya juga mempertanyakan dana bantuan dari negara Jepang kepada Pemprov Jabar untuk kegiatan normalisasi Sungai Citarum yang saat ini tidak jelas penggunaannya.
"Saya hanya ingin mempertanyakan apakah benar anggaran itu ada. Kalau ada tolong dijelaskan kepada publik perihal penggunaannya," katanya.
(KR-AFR/R010)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
