Menlu: Minim kemajuan bukan berarti ASEAN harus menyerah soal Myanmar

Labuan Bajo, NTT (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak akan menyerah meski tak ada kemajuan dari Myanmar untuk menerapkan Konsensus Lima Poin.

“Banyak yang mengatakan tidak ada progres dari Konsensus Lima Poin, tetapi itu bukan berarti ASEAN harus menyerah terutama untuk melakukan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Piagam ASEAN,” ucap Retno dalam jumpa pers di Labuan Bajo, Kamis.

Dia menegaskan bahwa sejak terbentuk pada 1967, ASEAN terikat dengan prinsip-prinsip yang harus dihormati bersama sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN, antara lain ketaatan terhadap hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.

Retno menambahkan bahwa dengan dukungan para pemimpin ASEAN, Indonesia akan terus menjalin hubungan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar.

“Untuk itu, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa komitmen ASEAN tetap teguh untuk membantu masyarakat Myanmar melalui penyaluran bantuan kemanusiaan, dan menerapkan prinsip ‘tidak ada seorang pun yang tertinggal’,” ujar dia.

Sejak junta militer menggulingkan pemerintahan terpilih Myanmar melalui kudeta pada Februari 2021, para pemimpin ASEAN dan pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlang telah menyepakati Konsensus Lima Poin sebagai rencana perdamaian untuk membantu Myanmar keluar dari krisis.

Baca juga: ASEAN tegaskan lagi Konsesus Lima Poin masih acuan tangani isu Myanmar

Namun, dua tahun setelah disepakati, junta militer Myanmar tak kunjung menerapkan konsensus tersebut sementara kondisi di Myanmar kian buruk, dengan para pasukan gencar meluncurkan serangan-serangan udara.

Para pemimpin dalam KTT Ke-42 ASEAN menegaskan bahwa tindakan pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tidak bisa ditoleransi.

Para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan sebuah pernyataan bersama di sela-sela KTT Ke-42 untuk mendukung pernyataan Presiden Jokowi dalam merespons serangan yang baru-baru ini dialami Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (AHA Centre) dan tim pemantau ASEAN di Myanmar.

Selain pernyataan bersama tersebut, KTT Ke-42 ASEAN juga menghasilkan sedikitnya 10 dokumen lain selama pertemuan tingkat tinggi berlangsung 10-11 Mei 2023.

Dokumen tersebut antara lain Deklarasi tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi, Deklarasi tentang Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik Kawasan, Deklarasi tentang Peningkatan Konektivitas Pembayaran Kawasan dan Promosi Transaksi Mata Uang Lokal.

Selain itu, terdapat juga pernyataan bersama, antara lain tentang Pembangunan Visi Masyarakat ASEAN Pasca-2025, Pernyataan tentang Penguatan Kapasitas ASEAN dan Efektivitas Institusi, serta Pernyataan Pemimpin KTT ke-42 ASEAN.

Baca juga: Jokowi harap Myanmar berkomitmen politik tempuh dialog internal

Baca juga: Indonesia siap berbicara dengan siapa pun demi kemanusiaan Myanmar