"Saat ini (pegawai) 472 orang. Idealnya sih 829 orang," kata Hari saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Hari mengatakan bahwa penambahan jumlah pegawai saat ini sedang diproses Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI. "Ya, sedang diproses di Badan Kepegawaian Daerah untuk penambahannya," ujar Hari.
Sebelumnya, Hari mengungkapkan bahwa pihaknya memerlukan penambahan SDM untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di DKI Jakarta. Salah satunya permasalahan perusahaan yang belum memberikan karyawannya Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2023.
Selanjutnya untuk pengawasan sampai ke pabrik-pabrik membutuh orang. "Jadi tentunya kita harus minta penambahan SDM untuk mediator atau pengawas," kata Hari.
Baca juga: Disnakertrans DKI efektifkan program JakNaker untuk serap tenaga kerja
Baca juga: Bursa kerja di Thamrin City tawarkan lebih 7.000 lowongan
Hari menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah membuat surat ke BKD DKI untuk menambah jumlah pegawai.
“Kita harus minta penambahan SDM untuk mediator dan pengawas. (Saat ini) Kita punya cuma 50 persen dari apa yang kita miliki, ini menjadi PR kita, makanya saya juga sudah membuat surat ke BKD untuk menambah orang,” kata Hari.
Penambahan jumlah pegawai, kata Hari, akan sangat membantu dalam mempercepat penyelesaian aduan pegawai soal THR.
Hari mengungkapkan, banyaknya aduan karyawan yang belum mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri karena sebagian besar perusahaan belum pulih akibat pandemi COVID-19.
"Ya kalau kita belum siap ini kan kita abis masa pandemi COVID-19. Jadi artinya baru mulai jalan terus terkena beban itu kan," ucap Hari.
Menurut Hari, banyaknya jumlah aduan pegawai DKI Jakarta yang belum mendapatkan THR karena pada dasarnya DKI Jakarta memiliki jumlah perusahaan paling banyak.
"Pertama dari jumlah perusahaan itu kan Jakarta menjadi magnet orang kerja, dari sisi jumlah perusahaannya kita paling banyak," katanya.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
