"Pembangunan enam ruas jalan tol ini tidak akan menggunakan APBD DKI," kata Frans saat acara dengar pendapat (public hearing) di ruang Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Selasa.
Sumber pendanaan untuk pembangunan yang memakan biaya Rp42 triliun ini, menurut Frans datang dari pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara seperti konsorsium PT Jakarta Tollroad Development yang terdiri dari PT Jakarta Propertindo, Kelompok Pembangunan Jaya, dan CMNP.
Beberapa BUMN yang terlibat antara lain Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan, Adhi Karya, dan Hutama Karya.
"Sumber dana, 30 persen modal sendiri dan 70 persen dari perbankan nasional," kata Frans.
Selain itu, Frans meyakinkan bahwa pembangunan enam ruas jalan tol ini tidak akan menyebabkan antrean di jalan arteri karena pintu pembayaran tol berada di akhir perjalanan.
"Jadi enggak akan menyebabkan antrian di arteri," katanya. Desainnya sendiri akan menggunakan jalan layang 10 meter di atas jalan arteri.
Itu juga sekaligus untuk mengatasi keterbatasan lahan dan sulitnya pembebasan tanah di Jakarta.
"Ini dibangun di atas jalan yang sudah ada, sebagain besar dibangun diatas arteri. Seluruh jalan ini dibangun elevated. Dan terhindar dari simpangan-simpangan," katanya.
Tak hanya itu, Frans klaim bahwa akan disediakan 17 titik yang berhubungan dengan moda-moda transportasi seperti kereta api, transjakarta, angkutan umum, serta pusat-pusat perbelanjaan. "Ada 17 titik nanti," katanya.
(Dny)
Pewarta: Deny Yuliansari
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
