Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Koperasi dan UKM saat ini sedang menyusun empat skim untuk memulihkan kembali kegiatan para UKM yang menjadi korban gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. "Kita sedang menyusun beberapa skim namun belum ada keputusan dari pimpinan soal skim tersebut," kata Deputi Pengembangan Usaha dan Restrukturisasi UKM Kemenkop dan UKM Choirul Djamhari di Jakarta, Rabu. Semua skim yang saat ini sedang disusun nantinya, menurut dia, akan dikoordinasikan lagi dengan departemen lainnya seperti Departemen Perindustrian dan Departeman Perdagangan serta Bank Indonesia. Beberapa skim tersebut adalah, pertama, merevitalisasi warung-warung serba ada bekerjasama dengan kalangan pabrikan. Skim ini, menurut Chairul, dimaksudkan juga untuk mendekatkan barang-barang kebutuhan pokok kepada para korban bencana sehingga masalah distribusi yang menjadi hambatan bisa diatasi. Dikatakanya, sudah ada beberapa pabrikan yang menawarkan diri untuk memasok berbagai kebutuhan pokok tersebt. "Kita akan melakukan pertemuan dengan mereka pekan depan," katanya. Skim berikutnya adalah pihaknya akan mengusulkan kredit multi guna yang dananya juga masih akan dicarikan apakah akan diambil dari APBN atau dari perbankan. Pemberian kredit multi guna ini, lanjutnya, diperlukan bagi kalangan UKM karena dampak gempa terhadap usaha mereka tidak bisa digeneralisasi dalam satu kondisi. "Ada yang proses produksinya sehat, tapi pemasarannya tidak jalan, ada juga yang usahanya tidak bisa berproduksi lagi," katanya. Ia mencontohkan para UKM yang bergerak dibidang konveksi pembuatan kaos di Wedi, Klaten. Kaos produksi UKM yang biasanya dipasok dalam bentuk setengah jadi ke Yogya tersebut hancur, akibatnya para UKM di Yogya tidak mendapat suplai kaos. Skim ketiga yang akan diusulkan adalah perkuatan atau kapitalisasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan maksud untuk menambah likuiditas koperasi tersebut sehingga bisa kembali dimanfaatkan anggota. Sedangkan skim terakhir adalah menyiapkan usulan kepada kalangan perbankan agar mereka bisa memberi keringanan baik dalam bentuk penghapusan bunga, denda hingga penghapusan tagih. Pihak Kemenkop sendiri saat ini masih menunggu data selengkapnya jumlah kerugian dan kondisi dari UKM yang terkena bencana. Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali dalam kunjungannya pekan lalu ke Yogyakarta dan Klaten meminta agar dalam waktu dua minggu sejak kedatangannya itu, pihak Pemda sudah bisa memberikan data rincian koperasi dan anggota koperasi serta pelaku UKM yang kegiatan usahanya terkena gempa. Pihak Kemenkop juga akan mengirimkan surat mengenai permintaan data tersebut kepada Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X. "Kita berharap agar mereka juga segera bisa memberikan data perkiraan nilai kerugian berdasar kerusakan dan juga kebutuhan anggaran serta peruntukannya," demikian Chairul.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
