Pemerintah kaji perkembangan kecerdasan buatan di domestik dan global

Menyongsong era penggunaan kecerdasan buatan, pemerintah Indonesia juga terus mengkaji dan mengamati perkembangan domestik dan global untuk menghasilkan kebijakan yang efektif.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah Indonesia terus mengkaji perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di tingkat domestik dan global.

“Menyongsong era penggunaan kecerdasan buatan, pemerintah Indonesia juga terus mengkaji dan mengamati perkembangan domestik dan global untuk menghasilkan kebijakan yang efektif,” kata Ma’ruf Amin di Jakarta, Rabu.

Baca juga: BRIN-APEC buka peluang kembangkan teknologi AI bidang kesehatan

Wapres menyinggung prediksi para ekonom dan lembaga keuangan pada awal pandemi COVID-19 bahwa akan ada banyak lapangan pekerjaan yang digantikan oleh robot dan mesin, karena robot tidak bisa terkena virus COVID-19.

Namun, dua tahun kemudian, prediksi tersebut tidak terbukti. “Ini menuntun kita untuk lebih presisi dalam menyusun kebijakan agar perkembangan teknologi digital justru dapat membangkitkan optimisme akan prospek yang cerah bagi para tenaga kerja kita,” ujar Ma’ruf Amin.

Wapres mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri dan ekonomi, akademisi dan ilmuwan, hingga masyarakat untuk berkolaborasi dalam menyikapi perkembangan teknologi.

Ma’ruf Amin juga berharap kementerian dan lembaga terkait dapat menciptakan talenta digital yang dapat mengimbangi kompleksitas dari digitalisasi.

Baca juga: Perintis AI peringatkan ancaman AI lebih mendesak untuk disikapi

Selain itu, ia meminta para pemangku kepentingan dapat membentuk ekosistem digital yang efektif, inovatif, inklusif, serta berkelanjutan agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Tanah Air. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memperluas akses produk dan layanan keuangan digital di berbagai daerah pelosok Indonesia.

Menurut dia, terjadi pergeseran perilaku masyarakat yang bertransisi dari pola transaksi konvensional menjadi digital saat pandemi. Pergeseran itu terjadi karena digitalisasi menjadi solusi yang paling efektif membantu masyarakat yang tidak memiliki keleluasaan terkait pergerakan fisik.

Oleh karena itu, dengan perluasan akses layanan keuangan digital, Wapres berharap ada peningkatan inklusi keuangan yang dapat mendorong pembelian ekonomi nasional yang kokoh, berkelanjutan, dan lebih merata.