Biden dan McCarthy gagal atasi kebuntuan tentang plafon utang AS

Washington (ANTARA) - Presiden Joe Biden dan anggota parlemen tertinggi gagal memecahkan kebuntuan pada Selasa (9/5/2023) dalam pembicaraan tatap muka mengenai kenaikan batas utang AS senilai 31,4 triliun dolar AS, tetapi berjanji untuk bertemu lagi hanya dalam waktu tiga minggu sebelum negara tersebut dapat dipaksa menjadi gagal bayar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Setelah sekitar satu jam pembicaraan di Kantor Oval, Biden, seorang Demokrat, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy, seorang Republikan, tidak menunjukkan tanda-tanda melunakkan posisi mereka ketika gagal bayar tampak mendekat pada 1 Juni. Tetapi pembicaraan di antara para pembantunya dapat dilanjutkan pada Selasa malam tentang anggaran federal. Tetapi pembicaraan di antara para pembantu dapat berlanjut secepat Selasa (9/5/2023) malam tentang anggaran federal.

Biden menyebut pertemuan itu "produktif" dan melaporkan bahwa McCarthy mengatakan selama pertemuan bahwa AS tidak akan gagal membayar utangnya.

“Semua orang dalam pertemuan itu memahami risiko gagal bayar,” kata Biden.

McCarthy menggarisbawahi kurangnya kemajuan. "Saya tidak melihat pergerakan baru," kata McCarthy kepada wartawan setelah pertemuan tersebut, mengeluhkan bahwa Biden tidak setuju untuk melakukan pembicaraan sampai waktunya habis. "Itu bukan cara untuk memerintah," katanya. Gedung Putih, katanya "tidak punya rencana B."

Namun dia mengatakan kedua belah pihak setuju untuk staf mereka berkumpul minggu ini, dan pemimpin penting bertemu lagi pada Jumat (12/5/2023) untuk melanjutkan pembicaraan. Kedua belah pihak saling menyalahkan setelah pertemuan.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, seorang Demokrat, menyalahkan McCarthy karena menolak menghindari gagal bayar. Pejabat top DPR Demokrat Hakeem Jeffries mengatakan Partai Republik telah menunggu selama berminggu-minggu untuk menerbitkan anggaran. Dan Mitch McConnell, pemimpin minoritas Senat dan seorang Republikan, mengatakan kepada wartawan bahwa Biden perlu serius dalam negosiasi.

Para ekonom memperingatkan bahwa gagal bayar yang lama dapat mengirim ekonomi Amerika ke dalam resesi yang dalam dengan pengangguran yang melonjak sementara sistem keuangan global yang dibangun di atas obligasi AS tidak stabil. Investor bersiap untuk dampaknya.

Biden meminta anggota parlemen untuk menaikkan batas pinjaman yang diberlakukan sendiri oleh pemerintah federal tanpa syarat. McCarthy mengatakan kamarnya tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun yang tidak memotong pengeluaran untuk mengatasi defisit anggaran yang meningkat dan mengisyaratkan bahwa dia tidak melihat perbaikan jangka pendek.

Pertarungan pagu utang di masa lalu biasanya berakhir dengan kesepakatan yang diatur dengan tergesa-gesa di jam-jam terakhir negosiasi, sehingga menghindari gagal bayar. Pada tahun 2011, perebutan tersebut mendorong penurunan peringkat kredit negara yang bersejarah. Para veteran pertempuran itu memperingatkan situasi saat ini lebih berisiko karena perpecahan politik telah meluas.

Pertemuan Selasa (9/5/2023) diawasi dengan ketat menjelang apa yang diharapkan menjadi periode menentukan di Washington karena mendekati Juni, ketika Departemen Keuangan AS memperkirakan negara itu dapat dipaksa untuk gagal bayar pada beberapa utang.

McCarthy, yang partainya hanya memegang mayoritas tipis di DPR, ingin mengikat pemungutan suara pada plafon utang untuk pemotongan pengeluaran luas yang dianggap Gedung Putih kejam.

Pertemuan Biden dengan ketua DPR adalah yang pertama sejak 1 Februari.

Selasa (9/5/2023) pagi, McCarthy dan Gedung Putih secara terpisah tampaknya menutup pintu ke solusi jangka pendek yang telah dibahas secara luas di Capitol Hill: menaikkan plafon utang hingga September untuk memberikan lebih banyak waktu untuk kesepakatan.

Neil Bradley, pejabat kebijakan tertinggi di Kamar Dagang AS, asosiasi bisnis terbesar di negara itu, mengatakan positif bahwa kedua belah pihak akan terus bertemu. "Tapi kita tidak bisa cukup menekankan bahwa waktunya singkat, dengan berlalunya hari meningkatkan risiko salah langkah yang mengakibatkan gagal bayar."