Dili (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Timor Leste Jose Ramos Horta bertemu dengan pemimpin tentara yang memberontak untuk membicarakan penyelesaian aksi kekerasan yang melanda negara itu, kata kantornya, Rabu. Peraih Hadiah Perdamaian Nobel itu bertemu dengan Mayor Alfredo Reinaldo, yang mengaku memimpin sekitar 600 tentara yang dipecat, di kota pegunungan Maubisse, kata kantornya dalam sebuah pengumuman. Menteri itu juga bertemu dengan wakil-wakil lain kelompok itu. Para pejabat PBB juga diundang untuk memantau perundingan tersebut. "Menteri meninggalkan pertemuan itu dengan satu pengertian jelas tentang niat mereka untuk diikutsertakan dalam semua dialog untuk menyelesaikan pertikaian politik," kata pernyataan tersebut seperti dilansir AFP. Timor Leste dilanda bentrokan berdarah sejak PM Mari Alkatiri memecat hampir separoh tentaranya yang berkekuatan 1.400 personil April lalu. Para tentara yang dipecat itu, dari daerah barat negara tersebut, mengatakan mereka mengalami diskrimnasi dari tentara yang berasal dari daerah timur, yang merasa sebagai pejuang setia bagi kemerdekaan dari Indonesia. Pada hari Selasa, lebih dari 1.000 orang melakukan unjukrasa di Dili dikawal pasukan perdamaian menuntut pengunduran diri Alkatiri. Alkatiri berulangkali menolak mundur, dan akhir pekan lalu mengatakan ia hanya akan mundur "jika suara tembakan terdengar di mana-mana -- tidak sekarang". Unjukrasa itu dipimpin Augusto Araujo, seorang kawan Reinaldo. Araujo bertemu dengan Xanana Gusmao, presiden Tomor Leste yang memimpin perjuangan negeri itu bagi kemerdekaan dari Indonesia. Reinaldo berjanji bagi kesetiannya pada Gusmao dan mengatakan ia akan melucuti senjata apabila diminta oleh pasukan perdamaian internasional di Timor Leste. Lebih dari 2.000 personil pasukan perdamaian asing yang siap tempur, sebagian besar dari Australia digelar di Dili. Sekitar 21 orang tewas bulan lalu ketika terjadi kontak senjata antara tentara-tentara yang berseteru yang menimbulkan gelombang kekacauan dengan terjadinya bentrokan antar geng-geng dan memicu pemerintah miminta bantuan luar negeri.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
