"BPKP mendorong adanya biaya yang dianggarkan untuk perawatan, sebab bangunannya sudah ada," kata Kepala BPKP perwakilan Sumbar Dessy Adin di Padang, Selasa.
Dessy mengatakan pembangunan Asrama Haji yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman tersebut dibiayai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama.
Sejauh ini, ujar dia, hasil tinjauan yang dilakukan BPKP tidak ada temuan atau masalah dari proyek tersebut. Hanya saja, yang menjadi sorotan ialah tidak adanya pemeliharaan bangunan.
Baca juga: Calon haji Kloter I Padang tiba di Asrama Haji Tabing
Baca juga: Sumbar pertimbangkan asrama haji jadi tempat isolasi COVID-19
"Jadi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan itu harus ada mata anggarannya," ujar dia.
Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti soal
pembebasan tanah atau lahan di Provinsi Sumbar yang menjadi salah satu kendala krusial pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).
Pada dasarnya, suatu pembangunan dapat dilakukan apabila persoalan lahan sudah selesai dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.
Untuk kelanjutan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru (254 kilometer), khususnya seksi I Padang-Sicincin (36,15 kilometer) hingga kini belum menemui kejelasan yang pasti kapan kembali dilanjutkan.
Secara umum, BPKP Sumbar telah menetapkan prioritas pengawasan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumbar. Selain itu, instansi tersebut juga melakukan evaluasi perencanaan penganggaran di lima kabupaten dan kota pada tahun 2023.*
Baca juga: Sumbar bangun asrama haji baru di Ketaping
Baca juga: Pakaian Calon Haji yang Sakit Masih di Asrama
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
