Gubernur berkoordinasi dengan Kemenlu terkait warga Jabar di Myanmar

Dari jumlah tersebut 12 orang di antaranya merupakan warga Jawa Barat. Mereka disandera dan dipaksa bekerja sebagai online scam (penipuan perusahaan daring)

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait dengan 12 orang warga Jawa Barat, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar.

"Kami terus berupaya mencarikan solusi pembebasan dengan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, karena ini bukan tupoksi pemerintah daerah, namun mereka adalah warga Jabar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mencarikan solusinya," kata Ridwan Kamil, di Kota Bandung, Selasa.

Pekan lalu Indonesia dikejutkan dengan adanya unggahan video dari akun Instagram terkait 20 WNI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar.

Baca juga: Bareskrim naikkan status laporan TPPO Myanmar ke tahap penyidikan

Dari jumlah tersebut 12 orang di antaranya merupakan warga Jawa Barat. Mereka disandera dan dipaksa bekerja sebagai online scam (penipuan perusahaan daring).

Gubernur Ridwan Kamil mengungkapkan peristiwa serupa di masa lalu, yang menimpa seorang ibu bernama Eti, warga Majalengka.

Masyarakat sudah mengumpulkan donasi untuk pembebasan, namun tetap saja ujung tombak pembebasan berada di tangan Kementerian Luar Negeri.

"Pemerintah Jawa Barat sangat peduli dan prihatin bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mencarikan solusi sehingga mereka dapat pulang dengan selamat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Kang Emil mengimbau masyarakat luas untuk lebih berhati-hati menyikapi tawaran pekerjaan ke luar negeri.

"Kalau ada tawaran pergi ke luar negeri enggak jelas, jangan selalu percaya karena kejahatan apapun bisa terjadi di lintas wilayah," kata dia.
Baca juga: Polri periksa 20 WNI usai dievakuasi dari Myanmar