Keseluruhan transaksi kartu kredit pemerintah diproses dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) menyatakan bahwa efisien penciptaan kartu kredit pemerintah (KKP) yang paling penting adalah keseluruhan transaksi diproses di dalam negeri, kemudian ditransparasikan dalam belanja pemerintah.

“Efisien penciptaan kartu kredit akan didapatkan dari biaya 0 persen transaksi tadi, namun yang paling penting adalah keseluruhan transaksi diproses di dalam negeri, kemudian ditransparansi belanja pemerintah,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo RM Manuhutu dalam Taklimat Media Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI 2023) secara virtual, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengapresiasi peluncuran kartu kredit Indonesia yang disebut sebagai salah satu bentuk inovasi yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan kerja sama pemangku kepentingan lainnya.

Kerja sama dalam penciptaan KKP diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka mendorong Indonesia bisa mencapai Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp4,5 triliun dolar AS pada 2038. “Kuncinya adalah inovasi,” ungkap dia

Menurut Odo, KKP memudahkan masyarakat dan pemerintah. Sejumlah dampak positif dari inovasi itu yakni semua proses akan dilakukan di dalam negeri dan datanya di dalam negeri, serta adanya transparansi.

“Teman-teman dari BI sudah harus memakai KKP, jadi harus menjadi contoh ya. Jangan kita dipaksa menggunakan KKP, tapi BI tidak menggunakan KKP. Harapannya mulai Minggu depan kita sudah mulai melihat ini BI mulai gunakan KKP untuk berbagai belanja,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi minta kementerian dan lembaga gunakan kartu kredit pemerintah
Baca juga: BI luncurkan Kartu Kredit Pemerintah berbentuk fisik pada April 2023
Baca juga: LKPP minta pemda segera manfaatkan kartu kredit pemerintah dukung UMK