Menkeu: Tak ada pengaruh potensi gagal bayar utang AS ke ekonomi RI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2023 di Jakarta, Senin, mengungkapkan tidak ada pengaruh potensi gagal bayar utang Amerika Serikat (AS) ke perekonomian Indonesia.

"Terutama kalau kita lihat pasar belum memberikan sinyal terhadap kemungkinan dinamika politik itu," ucap Sri Mulyani.

Menurut dia, potensi gagal bayar utang AS merupakan dinamika politik lantaran Negeri Paman Sam sebenarnya bisa membayar utang jika plafon utang Pemerintah AS dinaikkan tanpa syarat.

Adapun Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin Partai Republik pada bulan lalu telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan menaikkan plafon utang pemerintah sebesar 31,4 triliun dolar AS. Tetapi langkah tersebut termasuk pemotongan pengeluaran besar-besaran selama dekade berikutnya yang ditentang oleh Presiden AS Joe Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat.

Terhadap perekonomian Indonesia, Sri Mulyani menuturkan potensi gagal bayar ini bisa merambat ke pasar surat berharga negara (SBN). Namun, pasar SBN domestik saat ini masih menarik dengan imbal hasil (yield) yang masih bagus yakni dibanding Desember 2022 menurun 50 basis poin (bps), sedangkan dibandingkan dengan akhir April 2023 menguat 9 bps.

Selain itu prospek ekonomi Indonesia pun masih bagus, dengan inflasi yang rendah dan nilai tukar yang terus menguat.

"Kondisi ini semuanya menjadi daya tarik yang cukup baik," ungkapnya.

Di pasar SBN, sambung dia, terdapat pula aliran modal asing masuk lantaran dari sekian banyak negara termasuk pasar berkembang, Indonesia termasuk yang memiliki kinerja baik.

Hingga saat ini, modal asing masuk di pasar SBN tercatat meningkat Rp9,41 triliun menjadi Rp65,76 triliun sejak awal tahun. Kondisi tersebut menggambarkan prospek yang baik terhadap Indonesia.

Persepsi risiko investasi Indonesia juga cukup baik, dengan Credit Default Swap (CDS) yang stabil dan tidak adanya persepsi terhadap risiko yang berhubungan dengan adanya masalah plafon utang di AS.