Bawaslu Sulsel demisioner harap komisioner baru petakan daerah rawan

"Situasi bawaslu hari ini sisa butuh kepemimpinan yang bisa memetakan (kerawanan) dan bukan lagi dari nol, memetakan hal-hal yang sudah bagus di bagus-kan, serta yang masih kurang dibenahi,"

Makassar (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan demisioner H La Ode Arumahi mengharapkan agar komisioner yang baru dan akan dilantik agar bisa memetakan daerah yang masuk dalam Indeks Kerawanan Politik pada Pemilu serentak 2024.

"Situasi Bawaslu hari ini sisa butuh kepemimpinan yang bisa memetakan (kerawanan) dan bukan lagi dari nol, memetakan hal-hal yang sudah bagus di bagus-kan, serta yang masih kurang dibenahi," kata Arumahi di Makassar, Senin.

Menurut dia, saat itu situasi berbeda karena telah masuk ke tahapan Pemilu. Untuk itu, pergantian kepemimpinan tentu akan mempengaruhi kinerja. Oleh karena itu pimpinan segera melakukan konsolidasi secara internal di provinsi dan mendorong kabupaten kota yang saat ini sedang bertugas.

Sistem kerja Bawaslu, kata dia, adalah hirarki dan tidak boleh ada satu yang lemah. Kalau ada lemah, itu tanggung jawab di atasnya melakukan pembinaan. Apabila ada yang baru di provinsi harus melihat itu, maka bila ada daerah dianggap lemah kinerja pengawasan maka harus diberikan perhatian khusus.

"Kalau satu kabupaten lemah, itu akan mempengaruhi kinerja Bawaslu secara tingkat provinsi. Untuk kasus sengketa di Bawaslu sampai hari ini sudah selesai," ujar Ketua Bawaslu Sulsel dua periode itu.

Selain mengingatkan kepada komisioer baru tentang peningkatan pengawasan di daerah rawan, Arumahi bahkan di akhir masa jabatan telah menandatangani surat permohonan meminta kepada KPU RI agar memberi akses kepada Bawaslu.

Alasannya, agar Bawaslu dapat mengakses atau melihat ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) bagi Bakal Calon Legislatif (bacaleg) maupun bakal calon DPD untuk dilakukan pengawasan. Salah satu misalnya, orang tidak pernah sekolah, tapi diloloskan di sistem tersebut.

"Saya sudah tanda tangan surat pembukaan Silon ke KPU. Nanti KPU RI memberitahukan ke KPU kabupaten kota. Atau KPU RI sendiri sebagai pemegang kunci bisa memberi akses kepada Bawaslu provinsi dan kabupaten kota. Tujuan utama kita karena mau mengawasi, ingin melihat dokumen dimasukkan Bacaleg apakah memenuhi syarat atau tidak," tuturnya menekankan.

Sebelumnya, Bawaslu RI telah mengumumkan nama-nama yang lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan dan ditetapkan sebagai komisiiner Bawaslu Sulsel priode 2023-2028 yaitu Abdul Malik, Adnan Jamal, Alamsyah, Andarias Duma, Mardiana Rusli, Saiful Jihad dan Samsuar Saleh. Rencananya, tujuh orang komisioner ini akan mengikuti pelantikan di Jakarta pada, Selasa, 9 Mei 2023.