Serang (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah(Bapenda) Provinsi Banten terus mengejar target pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor(PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan mengusung program Gerakan Bersama(Garma).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Banten Deni Hermawan di Setang, Senin mengatakan, pemungutan kedua jenis pajak yang secara teknis dilakukan oleh 12 unit Sistem Manunggal Satu Atap(Samsat) di seluruh wilayah Provinsi Banten tersebut, ke depan akan dioptimalkan dengan mengusung Gerakan Bersama (Garma).

“Di Samsat itu kan ada tiga institusi, selain kami Pemda (pemerintah daerah) ada kepolisian dan Jasa Raharja. Untuk kami yang dari unsur Pemda yaitu Pegawai Bapenda akan kita lakukan program Garma tadi,” kata Deni Hermawan.

Diterangkan Deni, Garma dimaksud diantaranya adalah akan diberikannya tugas tambahan kepada seluruh pegawai Bapenda di masing-masing Samsat, baik pegawai yang berstatus ASN maupun Non ASN untuk melakukan penagihan secara proaktif kepada sejumlah wajib pajak dengan cara mengunjungi kediaman wajib pajak.

“Jadi misal nanti masing-masing pegawai kita di Samsat itu mendapat tugas mendatangi rumah 10 WP (wajib pajak),” kata Deni.

Menurutnya, tugas tambahan yang akan diberikan kepada seluruh pegawai Samsat itu merupakan bentuk pertanggungjawaban dari diperolehnya insentif di luar pendapatan pokok, dimana pegawai pada OPD atau organisasi perangkat daerah selain Bapenda tidak mendapatkannya.

Adapun hal yang akan dilakukan para pegawai Samsat saat mengunjungi wajib pajak itu dimulai dari pendaftaran ulang kendaraan sehingga secara akumulasi Bapenda dapat memetakan kembali potensi dan target pendapatan yang lebih optimal.

“Kami juga akan mendatangi kantong-kantong parkir, pusat-pusat keramaian untuk melakukan tagihan kepada WP dengan menempelkan surat tagihan pada kaca kendaraan yang terdata menunggak pembayaran,” paparnya.

Selain itu, optimalisasi pendapatan melalui program Garma ini juga akan dilakukan dengan mendekatkan pelayanan berupa memperbanyak gerai Samling (Samsat keliling) baik secara unit maupun secara jam operasional.

“Jadi misal nanti di stasiun kereta kita buka Samling pada jam pulang kerja untuk menjaring WP yang memang tidak punya waktu pada saat jam kerja,” katanya.

Pihaknya merencanakan untuk melakukan rotasi atau pergantian pegawai di internal Bapenda dengan tujuan untuk melakukan penyegaran.

“Jadi nanti diharapkan ada terobosan-terobosan dengan rotasi itu,” imbuhnya.

Menurutnya, data Bapenda hingga 6 Mei 2023 lalu realisasi pendapatan PKB Provinsi Banten mencapai Rp 1,07 triliun atau sekitar 34,43 persen dari target sebesar Rp 3,11 triliun pada tahun 2023 ini.

Adapun untuk BBNKB disebutkan realisasi hingga 6 Mei 2023 lalu sudah sebesar Rp 885,8 miliar atau sebesar 30,72 persen dari target sebesar Rp 2,78 triliun pada tahun 2023 ini.

Jumlah pendapatan PKB dan BBNKB itu dikumpulkan Bapenda Banten melalui 12 unit Samsat yang terdapat di Provinsi Banten dengan rincian tujuh Samsat di wilayah hukum Polda Banten dan lima wilayah hukum Polda Metro jaya.

Baca juga: Bapenda Banten sasar penunggak pajak pada Operasi Patuh Kalimaya 2019

Pewarta: Mulyana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023