BI Papua mendorong Pemda gunakan KKPD pada saat bertransaksi

Dengan menggunakan KKPD, maka akuntabilitasnya akan terpercaya.

Jayapura (ANTARA) - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mendorong pemerintah daerah (pemda) menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) dimana sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 yaitu menggunakan transaksi non tunai dalam berbelanja.

Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Thomy Andryas, di Jayapura, Senin, mengatakan kartu kredit domestik untuk pemerintah tersebut sebagai wujud sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia dan industri bahwa transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah sekarang sudah menggunakan kartu kredit domestik dengan biaya nol persen untuk pemerintah dan biaya yang lebih efisien untuk merchant.

"Untuk di Papua, Bank Papua yang terpilih menjadi ploting KKPD, sehingga kami berharap fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan oleh seluruh pemda setempat,” katanya pula.

Menurut Thomy, kehadiran KKPD akan mempermudah pemerintah dalam setiap transaksi khususnya saat berbelanja produk UMKM.

“Dengan menggunakan KKPD, maka akuntabilitasnya akan terpercaya, kemudian ini mendorong peningkatan gerakan bangga buatan Indonesia,” ujarnya.

Dia menjelaskan, selain itu juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Papua, karena langsung ditujukan kepada UMKM, jadinya pelaku usaha akan berkembang produknya.

“Dengan transaksi digital ini akan semakin mendorong peningkatan perekonomian Papua. Seperti yang sudah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, baik dari sisi Kementerian/Lembaga juga menggunakan, sehingga sudah seharusnya dilakukan,” katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya optimis bahwa Bank Papua bisa mengimplementasikan KKPD tersebut kepada seluruh pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota apalagi dari sisi teknologinya sudah tidak di ragukan lagi, karena sudah berkembang dengan baik.

Sebelumnya, BI Perwakilan Papua mengikuti Festival Keuangan Ekonomi Digital bersama instansi terkait lainnya yang dilakukan secara virtual pada aula KPw BI Provinsi Papua, Senin(8/5).
Baca juga: BI Papua harap KTT ASEAN dorong pengembangan potensi ketahanan pangan
Baca juga: BI Papua sebut PNG punya potensi penggunaan QRIS cross border