"Daripada menyusahkan kita, kita potong saja dan dikembalikan tahun ini melalui pertemuan CGI. Tujuh miliar dolar AS itu kan besar sekali, uang itu toh belum masuk ke dalam sistem keuangan kita, tetapi masih menumpuk di pihak kreditur," kata Dradjad.
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah didesak membatalkan dan mengembalikan sekitar tujuh miliar dolar AS utang luar negeri yang tidak terserap, sementara pemerintah harus membayar berbagai biaya seperti komitmen fee. "Saya kira ini sudah direncanakan Pak Menteri sejak awal menjadi menteri. Ini saya dukung, kalau bisa ini diputuskan dalam pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) bulan Juni ini juga," kata anggota Komisi XI DPR Dradjad H. Wibowo di Jakarta, Selasa. Menurut anggota dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, utang yang tidak terserap itu sebaiknya dibatalkan saja dan dikembalikan kepada kreditur sehingga tidak membebani anggaran pemerintah. "Daripada menyusahkan kita, kita potong saja dan dikembalikan tahun ini melalui pertemuan CGI. Tujuh miliar dolar AS itu kan besar sekali, uang itu toh belum masuk ke dalam sistem keuangan kita, tetapi masih menumpuk di pihak kreditur," katanya. Sementara itu Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, pihaknya telah mengevaluasi adanya pinjaman yang daya serapnya sangat rendah bahkan sama sekali tidak terserap. "Ini karena perencanaan yang lemah sehingga sulit diimplementasikan padahal pemerintah sudah harus membayar komitmen fee-nya," katanya. Ia menyebutkan, saat ini pihaknya bersama departemen atau lembaga serta departemen keuangan sedang melakukan exercise untuk mengembalikan utang itu sehingga tidak mengganggu daftar utang RI. "Kalau bisa direlokasi ke proyek yang lebih siap, kalau tidak bisa ya dikembalikan saja. Ini memerlukan pembahasan dengan departemen atau lembaga terkait," katanya. Ketika ditanya apakah keputusan pembatalan atau pengembalian utang itu bisa diputuskan di pertemuan CGI, Paskah mengatakan, Bappenas akan membahas masalah tersebut bersama dengan Menteri Keuangan dan departemen atau lembaga terkait sebelum pertemuan CGI. "Sebagai contoh kami mengusulkan adanya pembatalan Proyek Ciliwung dan Cisadane river flood control. Ini kita usulkan dibatalkan karena ketidaksiapan atau ketidakmatangan dalam perencanaan sejak awal," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
