Kaper BKKBN Sulsel: Angka prevalensi stunting terendah di Barru

Makassar (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan (BKKBN Sulsel) melansir angka prevalensi terendah Sulsel terdapat di Kabupaten Barru.

"Salah satu kabupaten yang berkontribusi besar dalam penurunan angka stunting di Sulsel adalah Kabupaten Barru yang angka prevalensinya 14,1 persen pada 2022," kata
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Hj Andi Ritamariani di Makassar, Ahad.

Dia mengatakan Barru sukses menurunkan angka prevalensi sebesar 12,3 persen yaitu dari 26,4 persen pada 2021 turun menjadi 14,1 persen pada 2022.

Menurut dia, Barru merupakan yang terbesar penurunan angka prevalensinya. Sedangkan angka prevalensi stunting Sulsel berdasarkan data SSGI pada 2022 masih berada di angka 27,2 persen, turun dari 27,4 persen tahun 2021.

Andi Rita mengatakan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang khususnya di 1000 hari pertama kehidupan.

“Tinggi anak stunting lebih pendek dari anak seusianya, selain itu pertumbuhan organ tubuh lainnya juga terhambat termasuk otaknya sehingga berdampak pada tingkat kecerdasan anak, namun perlu diketahui anak pendek belum tentu stunting dan anak stunting sudah tentu pendek” katanya.

Upaya percepatan penurunan stunting merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan sStunting, sedang BKKBN di tunjuk sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting dan ditargetkan pada 2024 angka stunting nasional turun ke angka 14 persen.

Pendekatan yang dilakukan BKKBN adalah pendekatan keluarga lewat pencegahan dari hulu dan di 1.000 hari pertama kehidupan, hal ini untuk mencegah lahirnya anak stunting baru.

Adapun kelompok sasaran itu, kata Andi Rita, pertama yaitu remaja sebagai calon pengantin harus disiapkan sejak dini terkait gizi dan kesehatannya, kedua ibu hamil melalui pemeriksaan kesehatan secara teratur dan pemenuhan gizi selama masa kehamilan.

Kelompok sasaran ketiga adalah ibu pasca persalinan dengan pemberian ASI ekslusif kepada anak dan pengaturan kelahiran dengan alat kontrasepsi pasca persalinan, keempat baduta (usia 0-23 bulan) dengan memberikan asupan gizi yang seimbang dan MPASI serta pola asuh yang baik.

Sementara untuk mencegah
stunting di lapangan, Andi Rita mengatakan pihaknya bersama Komis IX DPR RI berkolaborasi melakukan advokasi dan Komunitasi Informasi serta Edukasi (KIE)
di Kabupaten Barru.*