Kadin Jatim mendirikan rumah vokasi sebagai rumah bersama

Saat ini rumah vokasi yang sudah terbentuk di Kabupaten Gresik.

Surabaya (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) telah merancang dan mendirikan rumah vokasi sebagai rumah bersama di 10 kabupaten/kota yang menjadi tempat-tempat industri, termasuk industri pariwisata di Malang Raya.

"Saat ini rumah vokasi yang sudah terbentuk di Kabupaten Gresik. Tahun ini pembangunan rumah vokasi ditargetkan ada di 10 kabupaten/kota di Jatim," kata Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, pendirian rumah vokasi akan menjadi bagian terkecil dari Tim Koordinasi Daerah Vokasi atau TKDV. Rumah Vokasi nanti bersifat harian sebagai tempat konsultasi jika ada industri yang merasa kesulitan mengharmonisasi kurikulum, di rumah vokasi nanti ada petugas konsultan vokasi.

Pernyataan Adik tersebut juga disampaikan di acara Kadin Jatim menggelar Kick off Kadin Capacity Development dengan tema "Gerakan Vokasi Jatim Unggul dan Berdaya Saing", di Hotel Grand Dafam Surabaya, Jumat (5/5) malam.

Langkah tersebut sebagai tindak lanjut komitmen Kadin Jatim untuk melaksanakan amanah Perpres 68/2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia dengan target "Indonesia Zero unemployment", Indonesia tanpa pengangguran.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Ketua Badan Vokasi Kadin Indonesia Muliaman M Hadad, Ketua BNSP Kunjung Masehat, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, Ketua Umum Kadin Jatim Adil Dwi Putranto, dan Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti.

Pada sambutannya, Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pendidikan vokasi erat kaitannya dalam menyiapkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, khususnya di dunia kerja.

Hal itu merupakan tahap lebih lanjut kebijakan Presiden saat periode pertama pada Inpres 9/2018 tentang revitalisasi SMK yang kemudian diperluas menjadi Perpres 68/2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga cakupannya tidak hanya SMK tetapi seluruh SLTA dan perguruan tinggi, utamanya politeknik dan akademi, juga balai pelatihan yang ada di bawah pemerintah daerah melalui kerjasama dengan Kadin.

"Jadi Kadin saat ini adalah ujung tombak yang bisa menjembatani antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, karena leadnya adalah Kadin," katanya pula.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bahwa dalam konteks human development dan human capital, pemerintah pusat sudah sepakat model pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi tidak lagi diarahkan kepada supply oriented, tetapi kepada demand oriented.

Sehingga, sinergi yang kuat antara Kadin dan pemerintah menjadi sangat penting dalam penentuan politik kebijakan pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan tenaga pendidik, untuk dapat menjawab orientasi permintaan atau demand oriented tersebut.

Oleh karena itu, kata dia, Kadin harus mampu menjadi sumber informasi paling update terhadap demand SDM untuk dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, yang terus berubah akibat disrupsi teknologi.

"Ini penting, agar kita tidak mengulang kesalahan politik kebijakan yang tidak tepat akibat minimnya supply data dan informasi yang akurat dari lapangan. Selain juga kurang luwesnya program kebijakan dan penyesuaian regulasi pemerintah untuk mengantisipasi perubahan yang cepat di era disrupsi," kata La Nyalla.
Baca juga: Mendikbud tegaskan pentingnya sinergi pendidikan vokasi dan pebisnis
Baca juga: Kemendikbud luncurkan Forum Pengarah Vokasi