DJPb Jambi harapkan pemda perlu optimalisasi kinerja APBD Jambi

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Jambi sampai dengan 31 Maret 2023 sebesar Rp2,4 triliun.

Jambi (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi Burhani mengharapkan pemerintah daerah setempat mengoptimalkan kinerja APBD, sebab saat ini pendapatan daerah Jambi masih disokong oleh pendapatan pemerintah pusat.

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Jambi sampai dengan 31 Maret 2023 sebesar Rp2,4 triliun, didominasi oleh komponen pendapatan dari dana transfer sebesar Rp1,8 triliun atau sebesar 74,14 persen dari total pendapatan APBD.

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Provinsi Jambi.

Adapun target pendapatan daerah dalam APBD Jambi tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp19 triliun dan pagu belanja sebesar Rp20,1 triliun, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp1,1 triliun dengan pembiayaan sebesar Rp1,2 triliun dan Silpa sebesar Rp183,99 miliar.

Sedangkan realisasi pendapatan daerah menunjukkan pencapaian sebesar Rp2,4 miliar atau sebesar 12,88 persen.

Sementara itu, di Jambi, DJPb mencatat pendapatan asli daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp635,17 miliar atau sebesar 25,86 persen dari total pendapatan daerah.

Realisasi PAD ini disumbang oleh realisasi pajak daerah sebesar Rp505,65 miliar, retribusi daerah sebesar Rp16,14 miliar dan PAD lain yang sah sebesar Rp113,38 miliar.

Tingkat ketergantungan terhadap TKD di bulan Maret masih sangat besar untuk hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi disebabkan realisasi PAD di Maret yang masih sangat rendah.

Sedangkan untuk realisasi belanja APBD Provinsi Jambi sampai dengan 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp1,3 triliun atau baru terealisasi sebesar 6,67 persen .

Realisasi belanja tersebut didominasi oleh komponen belanja operasional sebesar Rp1 triliun. Kemudian disusul dengan pos belanja transfer dengan realisasi sebesar 6,73 persen.

Realisasi belanja operasional ini berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Burhani mengatakan perlunya perhatian khusus Pemprov Jambi untuk mendorong realisasi belanja pada ABPD Provinsi Jambi. Penyerapan realisasi anggaran sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat.
Baca juga: Jambi alokasikan anggaran beasiswa S1 dan S3 Rp7,7 miliar