NFA perkuat pilar ketahanan pangan lewat penguatan BUMD Pangan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memperkuat pilar ketahanan pangan daerah dengan memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan yang berada di sejumlah provinsi maupun kabupaten/kota.

“BUMD pangan dapat berperan sebagai stabilisator pasokan dan harga pangan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, untuk itu peran dan skala usahanya harus dipastikan keberlanjutannya dan ditingkatkan secara bertahap,” kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, saat melakukan kunjungan ke Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) Malang, Jumat.

Pada kunjungan kerjanya tersebut, Arief mengecek langsung stok pangan yang ada di fasilitas rantai dingin Tunas Malang, termasuk di fasilitas cold storage dan reefer container yang disalurkan NFA dalam program Fasilitasi Sarana dan Prasarana Rantai Dingin.

“Kita juga cek aktifitas produksi pemotongan ayam. Hal ini untuk pastikan BUMD Pangan berperan optimal sebagai operator dalam menjaga ketahanan pangan daerah,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk menjaga pemberdayaan BUMD Pangan tetap sustain, Arief meminta agar manajemen lebih masif turun ke petani dan peternak lokal untuk melakukan penyerapan hasil panen, sehingga fasilitas rantai dingin yang dimiliki bisa terisi maksimal.

“Peran BUMD pangan sangat penting sebagai off taker hasil pangan lokal, sehingga bisa menjaga pasokan serta harga di tingkat petani dan masyarakat. Itu yang menjadikannya sangat strategis sebagai pilar ketahanan pangan daerah," sebutnya.

Lebih lanjut, Arief mendorong pemerintah daerah yang sudah memiliki BUMD di bidang pangan dapat menjaga keberlanjutan usaha perusahaan, melakukan pengembangan dan secara bertahap meningkatkan kapasitas bisnisnya.

Sedangkan bagi pemerintah daerah yang belum memiliki BUMN pangan, pihaknya mendukung agar mulai dilakukan inisiasi pembentukan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengatakan pangan merupakan hal mendasar yang harus terus dipastikan stabilitas pasokan dan harganya dari tingkat daerah hingga pusat.

Bagi daerah yang belum memiliki BUMD pangan tentu didukung untuk mulai diinisiasi pembentukannya.Bisa lakukan benchmark ke provinsi atau kabupaten/kota yang BUMD pangan sudah kuat.

"Seperti provinsi DKI Jakarta yang memiliki Food Station atau Kota Malang yang sudah berjalan dengan Tunas Malang. Kita siap dukung," tutur dia.

Baca juga: Pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk capai ketahanan pangan

Baca juga: Indonesia prioritaskan keamanan pangan pada Kerja Sama ASEAN-China