Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan membatalkan rencana gubernur sebelumnya mengenai penerbitkan obligasi atau surat utang daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
"Kemungkinan kita tidak akan menerbitkan surat utang tahun ini. `Ngapain` kita berutang, wong kita punya Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran-red) APBD 2012 yang mencapai sekitar Rp10 triliun," kata Jokowi seusai Rapat Koordinasi Soal Transportasi, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Saat ini Pemda DKI a membutuhkan dana untuk mempercepat penyelesaian pembangunan beberapa infrastruktur seperti proyek pembangunan "mass rapid transit" (MRT).
Proyek yang terkendala sejak tahun 2005 itu akan dilanjutkan kembali dengan total investasi sekitar Rp15 triliun.
Sebelumnya, di masa kepemimpinan Fauzi Bowo Pemda DKI telah merencanakan menerbitkan surat utang daerah senilai Rp1,2 triliun pada 2013.Obligasi Pemda DKI ini akan digunakan untuk membiayai sejumlah multi proyek infrastruktur.
Melihat Silpa APBD DKI yang masih cukup besar, Jokowi memutuskan tidak menggunakan obligasi sebagai instrumen pembiayaan.
Ia tidak menampik bahwa tingginya Silpa tersebut karena rendahnya serapan anggaran Pemda DKI.
"Ya itulah (dampaknya) ada sisa anggaran yang jumlahnya masih cukup besar," ujarnya.
Untuk itu tambah Jokowi, pihaknya segera menginformasikan pembatalan rencana penerbitan utang yang dimaksud.
"Ya nanti kita urus untuk dibatalkan ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan," ujarnya.
Sesungguhnya Pemda DKI memiliki sejumlah proyek pembangunan infrastruktur seperti MRT, pembangunan rumah sakit, dan rumah susun.
Khusus MRT, proyek yang tersendat sejak tahun 2005 senilai Rp15 triliun tersebut, Pemda DKI memilih untuk dibiayai secara keroyokan atau membentuk konsorsium.
(R017/A013)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013