KBLBB jadi semacam ambisi pemerintah sekarang, kalau dilihat komponen KBLBB adalah nikel, compound, lithium, jadi seperti membutuhkan satu supply chain ...Jakarta (ANTARA) - PT Environmental Resources Management (ERM) Indonesia menilai bahwa pemerintah sedang gencar memprioritaskan industri kendaraan bermotor listrik verbasis baterai (KBLBB) untuk mewujudkan industri dengan standar ESG (environmental, social, governance).
PT ERM Indonesia merupakan perusahaan konsultan lingkungan dan sosial yang telah bekerja sama dengan perusahaan migas, pertambangan, dan manufaktur global.
“KBLBB jadi semacam ambisi pemerintah sekarang, kalau dilihat komponen KBLBB adalah nikel, compound, lithium, jadi seperti membutuhkan satu supply chain untuk membangun satu KBLBB saja,” kata Country Managing Partner PT ERM Setiaji Hadiprayitno di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menteri ESDM: Perlu promosi soal manfaat konversi sepeda motor
ESG sendiri merupakan konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan dan bisnis dengan mengutamakan tiga faktor yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.
Setiaji menjelaskan bahwa Indonesia diuntungkan dengan berlimpahnya produksi nikel yang menjadi salah satu bahan baku pembuatan KBLBB. Indonesia menguasai sekitar 21 persen persediaan nikel di dunia.
Dengan transformasi ekonomi tersebut, diharapkan Indonesia mampu menciptakan standar ESG. Namun, Setiaji memberi catatan, bahwa selain aspek lingkungan (enviromental), aspek sosial (social) dan tata kelola (governance) juga jangan sampai luput dari prioritas pembenahan pemerintah.
"Tapi jangan lupa kalau kita bicara tentang ESG, bukan tentang lingkungan saja, tapi juga tentang sosial, seperti slavery, ketimpangan dalam berbisnis. Komponen G - nya adalah tata kelola, yaitu perusahaan, sumber daya, pasokan, dan tidak ada penyuapan," jelas Setiaji.
Baca juga: Kementerian ESDM beberkan manfaat konversi sepeda motor listrik
Sebelumnya, pemerintah pada Senin (6/3) telah menetapkan insentif KBLBB berupa bantuan pembelian KBLBB sebesar Rp7 juta per unit untuk 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta per unit untuk konversi menjadi motor listrik untuk 50.000 unit sepeda motor BBM.
Sementara itu insentif untuk mobil listrik belum ditentukan besaran pastinya namun pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan kepada pembelian 35.900 unit mobil listrik dan 138 bus listrik.
Pemerintah pun telah menyiapkan mekanisme pemberian insentif yang hanya ditujukan bagi produsen yang telah mendaftarkan jenis kendaraan listrik yang memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40 persen. Insentif itu direncanakan akan mulai berlaku pada 20 Maret 2023 hingga 30 Desember 2023.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
