KPK sebaiknya menyoroti asal kekayaan seorang pejabat, bukan mengatur gaya hidupnya.Jakarta (ANTARA) -
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggelar pelatihan pola hidup sederhana bagi para pejabat.
Hal ini menyusul adanya sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang kedapatan memamerkan gaya hidup mewah.
"Tidak ada salahnya pelatihan hidup sederhana, malah bagus juga untuk contoh di tengah masyarakat. Akan tetapi, yang sebenarnya KPK harus pastikan adalah bahwa harta pejabat tersebut datang dari cara-cara yang halal, bukan hasil korupsi, TPPU, apalagi perdagangan-perdagangan barang ilegal," ujar Sahroni dalam keterangan resminya, Jumat.
Menurut dia, KPK sebaiknya menyoroti asal kekayaan seorang pejabat, bukan mengatur gaya hidupnya.
Sahroni menilai jangan sampai para pejabat harus menampilkan sisi sederhananya, tetapi melakukan korupsi di balik itu.
"Jangan sampai dipaksa sederhana, padahal korupsi dan menyembunyikan hasil-hasil yang haram, lebih berbahaya itu," kata dia.
Ia juga turut meminta KPK untuk proaktif menagih Laporan Harta Kekeyaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat yang belum atau kurang disiplin dalam menyetor.
Wakil rakyat ini melihat LHKPN dapat menjadi acuan KPK untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan pencegahan.
Hal ini menyusul adanya sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang kedapatan memamerkan gaya hidup mewah.
"Tidak ada salahnya pelatihan hidup sederhana, malah bagus juga untuk contoh di tengah masyarakat. Akan tetapi, yang sebenarnya KPK harus pastikan adalah bahwa harta pejabat tersebut datang dari cara-cara yang halal, bukan hasil korupsi, TPPU, apalagi perdagangan-perdagangan barang ilegal," ujar Sahroni dalam keterangan resminya, Jumat.
Menurut dia, KPK sebaiknya menyoroti asal kekayaan seorang pejabat, bukan mengatur gaya hidupnya.
Sahroni menilai jangan sampai para pejabat harus menampilkan sisi sederhananya, tetapi melakukan korupsi di balik itu.
"Jangan sampai dipaksa sederhana, padahal korupsi dan menyembunyikan hasil-hasil yang haram, lebih berbahaya itu," kata dia.
Ia juga turut meminta KPK untuk proaktif menagih Laporan Harta Kekeyaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat yang belum atau kurang disiplin dalam menyetor.
Wakil rakyat ini melihat LHKPN dapat menjadi acuan KPK untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan pencegahan.
"KPK juga harus lebih aktif tagih para pejabat yang kurang disiplin lapor LHKPN. Ingatkan bagi yang lupa, tagih bagi yang sengaja (tidak lapor). LHKPN bisa jadi dasar acuan KPK melihat sumber kekayaan seorang pejabat sehingga fungsi pengawasan dan pencegahan bisa diterapkan jauh lebih maksimal," tutup Sahroni.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
