Presiden Jokowi Shalat Jumat di Masid Raya Airan Lampung

Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini aman, karena Pak Jokowi bisa shalat dimanapun berada, tanpa perlu ada kekhawatiran

Bandarlampung (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Raya Airan, Lampung Selatan, setelah melakukan tinjauan secara langsung ke Jalan Terusan Ryacudu yang menuju Kota Baru, Kecamatan Setempat.

Presiden Jokowi didamping Menteri BUMN Erik Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melaksanakan Shalat Jumat bersama dengan ratusan jamaah yang telah siap di masjid tersebut.

Usai melaksanakan Shalat Jumat, Presiden Jokowi beserta rombongan menyempatkan diri menyapa dan membagikan bantuan sembako serta kaos kepada warga sekitar.

"Senang dapat sembako langsung dari Pak Presiden," kata Efrida, salah seorang warga yang dapat paket sembako berisi beras, gula, dan roti.

Sementara itu Ketua Masjid Raya Airan Raya Asrian Hendi Cahya mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang melaksanakan Shalat Jumat di masjid tersebut.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini aman, karena Pak Jokowi bisa shalat dimanapun berada, tanpa perlu ada kekhawatiran," ujarnya.

Ia berharap dengan kehadiran Presiden Jokowi pembangunan di Lampung dapat lebih baik lagi ke depannya. "Ini merupakan bentuk perhatian langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah," kata dia.

Presiden Jokowi bersama rombongan meninggalkan Masjid Raya Airan sekitar pukul 12.50 WIB guna melanjutkan inspeksi jalan rusak di Lampung.

Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi ingin memastikan kebenaran banyaknya jalanan rusak di Lampung yang videonya viral di dunia maya, sehingga berencana melakukan kunjungan kerja ke provinsi itu.

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah saat ini tengah memulai upaya mengumpulkan data-data mengenai jalan-jalan kabupaten/kota serta jalan-jalan provinsi yang rusak parah.

Kepala negara meyakini hal itu terjadi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.