Kami telah memberikan jawaban somasi pertama pada 3 April 2023 dengan memberikan waktu pada 3 Mei 2023 pukul 10.00 WIB untuk untuk berdiskusi tentang statement Pak Budi Gunadi Sadikin dalam public hearing RUU KesehatanJakarta (ANTARA) - Kuasa Hukum Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Misyal Achmad mengemukakan ajakan berdiskusi seputar polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang difasilitasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tidak dihadiri pemberi somasi.
"Kami telah memberikan jawaban somasi pertama pada 3 April 2023 dengan memberikan waktu pada 3 Mei 2023 pukul 10.00 WIB untuk untuk berdiskusi tentang statement Pak Budi Gunadi Sadikin dalam public hearing RUU Kesehatan," kata Misyal Achmad di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan Menkes Budi telah membuka kesempatan kepada sejumlah dokter yang melayangkan somasi kepada kliennya untuk berdiskusi secara langsung. Tapi kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh Forum Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa (FDPKKB) selaku pihak yang memberikan somasi.
FDPKKB melalui kuasa hukumnya melayangkan surat somasi Nomor : 037/B/J&T/III/2023 pada Maret 2023 kepada Menkes Budi terkait pernyataan Menkes dalam agenda public hearing RUU Kesehatan Maret 2023.
Baca juga: Menkes ajak forum dokter berdiskusi perihal somasi atas dirinya
Misyal menyayangkan kesempatan diskusi tersebut tidak dimanfaatkan oleh FDPKKB, bahkan tidak ada satu pun perwakilan yang hadir.
Dikatakan Misyal, somasi tersebut telah tiga kali dilayangkan. Menkes Budi telah menjawab somasi pertama dan mencakup jawaban untuk somasi lainnya yakni membuka forum diskusi secara langsung.
Secara terpisah Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan diskusi yang diusulkan oleh Menkes Budi pada dasarnya akan menjawab maksud dan latar belakang pernyataan terkait pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) berbayar.
Baca juga: Forum dokter tepis biaya urus STR capai jutaan rupiah
"Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan Menteri Kesehatan melakukan kewenangannya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan melindungi penerima pelayanan kesehatan," katanya.
Menkes Budi menerima banyak pengaduan dari dokter baik melalui WA maupun surat terkait biaya-biaya tidak langsung dalam pengurusan STR dan Surat Izin Praktik (SIP), kata Syahril.
“Kalau pemberi somasi punya semangat yang sama untuk membenahi masalah tersebut, seharusnya bersama-sama membenahi masalah yang ada dan mau meluangkan waktu untuk datang diskusi mendengarkan penjelasan," ujarnya.
Baca juga: Kemenkes pelajari somasi yang dilayangkan forum dokter ke menteri
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
