Lemhannas: Pemerintah tangkal disrupsi informasi jelang Pemilu 2024

Strategi pertama adalah memperluas aksi publik antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat literasi media dan kemampuan berpikir kritis dalam menerima

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan pemerintah menangkal disrupsi informasi menjelang Pemilu 2024 dengan menyiapkan enam strategi.

"Strategi pertama adalah memperluas aksi publik antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat literasi media dan kemampuan berpikir kritis dalam menerima," kata Andi Widjajanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Saat menjadi pembicara utama dalam acara Menangkal Disinformasi Informasi di Tahun Politik yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation, Lembaga Ketahanan Nasional dan Katadata, Andi mengatakan, strategi kedua adalah meningkatkan kemampuan negara untuk bertindak seperti membentuk tim yang bertugas memantau penyebaran informasi serta mampu merespons cepat berbagai misinformasi dan disinformasi yang tersebar di berbagai platform.

"Sedangkan strategi ketiga adalah melakukan operasi langsung terhadap pelaku disinformasi," kata Andi.

Dia menambahkan strategi keempat yang dilakukan Lemhannas untuk menangkal disrupsi informasi yaitu menerapkan transformasi informasi pemilu di mana KPU, Parpol, dan kandidat harus secara reguler merilis aktivitas-nya untuk meminimalkan para pihak memanfaatkan misinformasi dan disinformasi untuk memanipulasi publik.

Strategi kelima yaitu melakukan kolaborasi lintas lembaga contohnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga independen untuk memverifikasi misinformasi dan disinformasi yang tersebar di masyarakat.

Sementara strategi keenam adalah melakukan kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral, untuk memitigasi disrupsi informasi yang bersifat lintas negara.

Country Representative The Asia Foundation Hana Satriyo mengatakan, Pemilu 2024 akan menjadi ujian resiliensi demokrasi di Indonesia. Masih minim-nya literasi digital masyarakat membuat hoaks atau berita bohong diprediksi akan semakin sulit dibendung.

Kata Hana, Pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri mengingat banyaknya kekhawatiran kontestasi demokrasi akan disertai pula dengan menguat-nya kontestasi narasi yang justru mengurangi kualitas demokrasi seperti berita hoaks dan juga hate speech.

"Sejumlah riset pada beberapa Pemilu terakhir menyebutkan bahwa menjelang Pemilu terjadi peningkatan signifikan lalu lintas kabar bohong, fitnah dan hasutan-hasutan, terutama melalui jaringan sosial media dan aplikasi pesan seperti WhatsApp," ucap Hana.

Menurut Hana, The Asia Foundation terus berupaya memberikan dukungan untuk peningkatan literasi digital, termasuk mempromosikan gerakan anti-hoaks melalui program-program di wilayah dampingan.

Deputi Bidang Pengkajian Strategis Lemhannas Reni Maryeni mengatakan, munculnya berita hoaks yang mempengaruhi kehidupan masyarakat itu dikarenakan indeks digital masyarakat di Indonesia masih sangat rendah. Karena itu diperlukan persiapan-persiapan dari kementerian terkait untuk mengatasi masalah tersebut.

"Indeks digital kita yang paling rendah. Kami melakukan kajian tentang arsitektur digital, mulai dari doktrin, organisasi, operasional, anggaran, kemudian SDM, memang banyak yang harus kita lakukan untuk arsitektur digitalnya. Sehingga persiapan-persiapan memang harus dilakukan oleh kementerian-kementerian yang terkait dengan ini," papar Reni.

Presidium Komite Litbang Mafindo Loina Lalolo Krina Perangin-angin memaparkan bahwa hoaks yang muncul di Indonesia selalu mengikuti momentum, dan intensitas hoaks terkait Pemilu 2024 muncul di tiga bulan terakhir pada 2022 lalu.

Yang mengejutkan, ada tiga platform besar yang ternyata berpotensi menjadi sumber hoaks, yakni Facebook, Twitter, dan Instagram. Penemuan tiga platform besar sebagai sumber hoaks ini didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Mafindo.

"Jadi kalau ditanya, betulkah hoaks berkembang secara masif di dunia digital? Jawabnya iya. Jadi data di Litbang Mafindo itu terjadi. Hoaks di Indonesia itu mengikuti momentum. Intensitas hoaks terkait Pemilu itu muncul di tiga bulan terakhir, di tiga bulan terakhir 2022," ungkapnya.

Januari sampai Maret 2023 itu hoaks-nya sudah hampir 700. Tertinggi itu di bulan Februari, hampir 70 persen bicara politik. "Jadi kita bisa bayangkan, bagaimana masif-nya hoaks yang beredar sekarang di dunia digital," ujar Loina.