Cak Imin: Pertemuan ketum bahas harapan koalisi pendukung Pemerintah

Ya, soal ekonomi, sama penguatan koalisi pemerintahan hari ini, dan berharap koalisi ini akan solid, syukur-syukur bisa berlanjut

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membeberkan bahwa dalam pertemuan tertutup para ketua umum partai politik bersama Presiden RI Joko Widodo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/5) malam, membahas harapan koalisi pendukung Pemerintah saat ini bisa berlanjut.

"Ya, soal ekonomi, sama penguatan koalisi pemerintahan hari ini, dan berharap koalisi ini akan solid, syukur-syukur bisa berlanjut," kata Cak Imin, sapaan karib Muhaimin Iskandar saat konferensi pers bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di resto Plataran Senayan, Jakarta, Rabu siang.

Sementara itu, Airlangga mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi membahas soal tantangan middle income trap kepada enam ketua umum parpol dalam acara tersebut.

Untuk itu, kata dia, dibutuhkan stabilitas politik yang stabil agar Indonesia bisa lolos dari middle income trap yang menjadi tantangan banyak negara di Asia.

"Jadi salah satu kunci agar middle income trap bisa lolos adalah stabilitas politik yang stabil," ucapnya.

Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengharapkan kepada enam ketua umum parpol tersebut untuk dapat mengawal pembangunan yang telah dirintis kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin sehingga Indonesia bisa melalui tantangan middle income trap.

"Tentu bapak presiden ingin keberlanjutan pembangunan ini dikawal oleh enam partai yang sekarang mendukung Presiden Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin agar middle income trap ini bisa kita lalui," tuturnya.

Sebelumnya, Selasa (2/5) malam, pertemuan para ketua umum partai politik bersama Presiden RI Joko Widodo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta dihadiri enam ketum parpol yakni Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketum PPP Mardiono.

Pertemuan tersebut dilakukan di tengah situasi politik yang kian menghangat menjelang Pemilu 2024 setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. PPP kemudian menyusul memutuskan mengusung Ganjar.

Ganjar merupakan salah satu figur politik yang memiliki elektabilitas tinggi dari berbagai survei.

Selain Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat.

Figur lainnya yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto, yang partai-nya telah menjalin koalisi bernama Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB. Sementara, Golkar, PAN dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.