Legislator minta pembentukan Kohanla dipercepat

Kohanla sangat penting dan harus segera disetujui oleh presiden,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati meminta agar pembentukan Kohanla (Komando Pertahanan Laut) dipercepat.

Pasalnya, Kohanla yang tinggal menunggu persetujuan Presiden SBY merupakan salah satu langkah pemerintah menjaga laut dan pulau-pulau yang dimiliki Indonesia.

"Kohanla sangat penting dan harus segera disetujui oleh presiden," kata Susaningtyas di Jakarta, Sabtu.

Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menyebutkan, dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau diantaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga.

Selain itu, pulau-pulau tersebut juga digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) untuk pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga.

"Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan pulau terluar merupakan beranda Nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi. Salah satunya melalui Kohanla ini," kata Susaningtyas.

Selain pembentukan Kohanla, TNI AL sendiri, kata dia, selain menjalankan tugas-tugas militer matra laut, juga berupaya melakukan langkah-langkah proaktif lainnya demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau kawasan perbatasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.

"Mengenai upaya menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan/beranda, dimana pendekatan pertahanan lebih mengedepankan aspek prosperity dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta dengan tetap memperhatikan aspek sekuriti," katanya.

Untuk bisa mewujudkan Kohanla tersebut, sambungnya, pemenuhan alutsista harus teranggarkan dengan baik dan dengan tata cara yang dapat diterima pihak manapun.

"Ini semua agar TNI AL mampu menghadapi tantangan perkembangan ancaman keamanan laut/maritim dalam bentuk apapun," kata Susaningtyas.

Ia mengakui, dewasa ini, alutsista yang ada belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), terutama dalam mengatasi illegal fishing/logging, perompakan.

"Kita tentu setuju dengan yang disampaikan oleh Kasal Laksamana Marsetio bahwa TNI AL selain melaksanakan tugas TNI matra laut juga mengakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yuridiksi nasional sesuai dengan hukum nasional dan international yang telah diratifikasi," pungkas Susaningtyas.
(zul)