Belanja iklan kementerian meningkat jelang pemilu 2014

2013 adalah tahun politik, dimana belanja iklan untuk program-program kementerian dan lembaga cenderung meningkat drastis menjelang pemilu 2014,"

Jakarta (ANTARA News) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memproyeksikan bahwa alokasi anggaran untuk belanja iklan di kementerian dan lembaga akan meningkat menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"2013 adalah tahun politik, dimana belanja iklan untuk program-program kementerian dan lembaga cenderung meningkat drastis menjelang pemilu 2014," kata Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional (Seknas) FITRA, Yuna Farhan, pada jumpa pers di kantor Seknas FITRA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, para tokoh politik akan menggunakan program-program yang ada di kementerian dan lembaga yang menjadi `jatahnya` untuk mensosialisasikan diri dan partai politiknya sebagai persiapan menghadapi pemilu 2014.

Yuna juga mengatakan, pada 2013 akan ada gejala yang terjadi hampir diseluruh negara, yaitu `political budget title`, dimana pada tahun menjelang pemilu anggaran negara digunakan untuk program-program yang menarik simpati pemilih untuk memenangkan kontestan politik tertentu dalam `pertarungan` pemilu.

"Dan anggaran di kementerian lembaga sangat berpotensi dimanipulasi untuk menarik simpati pemilih," ujarnya.

"Maka tahun 2013 kita akan menghadapi praktek manipulasi anggaran untuk persiapan pemenangan pemilu, khususnya oleh kementerian dan lembaga yang diduduki oleh partai-partai politik," imbuhnya.

Sementara itu, Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengatakan pemerintah harus melakukan pengawasan ketat sepanjang 2013 agar anggaran kementerian dan lembaga tidak disalahgunakan untuk persiapan partai-partai politik menjelang pemilu 2014.

Ari menambahkan modus operandi yang seringkali digunakan dalam penyalahgunaan anggaran tersebut adalah dalam bentuk iklan untuk pencitraan partai politik ataupun tokoh politik tertentu.

"Misalnya, iklan layanan masyarakat dari kementerian yang lebih menunjukkan profil menterinya atau langkah-langkah keberhasilan sang menteri untuk membangun citra yang baik bagi parpol maupun tokohnya," jelasnya.

"Ini kan sebenarnya tidak perlu untuk masyarakat malah hanya membuang dana, dan hal seperti itu merupakan kampanye dini," lanjutnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan fungsi inspektorat jenderal di masing-masing kementerian dalam mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan sesuai dengan kepentingan kementerian.

(Y012)