Pemerintah Palestina krisis dana

Ramallah (ANTARA News) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Kamis (3/1), mengatakan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) mengalami krisis keuangan yang parah.

"Kami berusaha sekuat mungkin membuat jaring pengaman finansial yang dijanjikan oleh negara Arab dalam pertemuan puncak Baghdad untuk menjadi kenyataan," kata Abbas sebagaimana dikutip oleh kantor berita resmi Palestina, Wafa.

Abbas berbicara dalam pertemuan dengan anggota Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan.

Negara Arab menjanjikan jaring pengaman bulanan bernilai 100 juta dolar AS dalam pertemuan tingkat tinggi Arab di Baghdad, Irak, pada Maret, tapi jaring pengaman itu masih belum berfungsi.

"Tanpa jaring pengaman, situasi parah dan bahkan bertambah parah," kata Abbas seperti dikutip Xinhua.

PNA menghadapi defisit anggaran senilai satu miliar dolar akibat kekurangan bantuan luar negeri dan penahanan uang pajak oleh pemerintah Yahudi.

Pemerintah Palestina harus meminjam 100 juta dolar AS dari bank lokal untuk membayar gaji yang tertunggak kepada pegawai pemerintah, yang melancarkan pemogokan di Tepi Barat.

Abbas mengatakan kegiatan permukiman Yahudi baru-baru ini di Tepi Barat dan Jerusalem Timur adalah bermusuhan. Ditambahkannya, "Hak dan kewajiban kita lah untuk menghentikan semua kegiatan permukiman ini.

Ia juga mendesak pemerintah Israel agar mengupayakan perdamaian demi generasi mendatang.

Israel sejauh ini telah mensahkan empat rencana permukiman untuk membangun lebih dari 6.000 rumah di Tepi Barat dan Jerusalem Timur sejak Sidang Majelis Umum PBB meningkatkan status Palestina menjadi negara pengamat non-anggota pada 29 November.

Pembicaraan perdamaian langsung antara Palestina dan Israel macet pada September 2010 akibat kegiatan permukiman Israel di wilayah yang didudukinya.

(C003)